Catatan Wakil Bupati Mimika tentang Perjalanan Dinas, Disiplin ASN, dan Hak Rakyat yang Terabaikan
TIMIKA | LINTASTIMOR.ID —
Pagi di halaman Kantor Pemerintah SP3 biasanya dipenuhi barisan seragam, derap langkah, dan suara aba-aba. Namun di balik kerapian apel gabungan itu, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong menangkap sesuatu yang tak terlihat oleh mata awam: kantor-kantor yang sering lengang pada jam pelayanan, meja-meja kerja yang ditinggalkan, dan warga yang pulang dengan kecewa karena urusannya tak selesai.
Dari kegelisahan itulah peringatan itu disampaikan—bukan sebagai amarah, melainkan sebagai keprihatinan seorang pemimpin terhadap denyut pelayanan publik yang mulai tersendat.
“Ada terlalu banyak perjalanan dan kegiatan
yang sebenarnya tidak terlalu penting,
tetapi justru membuat ASN tidak berada di kantor.”
— Emanuel Kemong, Wakil Bupati Mimika
Pernyataan itu dilontarkan Emanuel saat memberikan arahan pada apel gabungan ASN, Senin (26/1/2026). Baginya, perjalanan dinas bukan sekadar soal anggaran, melainkan soal kehadiran negara di hadapan warganya. Ketika ASN lebih sering berada di luar kantor daripada melayani, yang menjadi korban pertama adalah masyarakat.
Keluhan warga, kata Emanuel, bukan sekadar desas-desus. Ia datang dalam bentuk aduan nyata—tentang layanan yang lambat, loket yang kosong, dan jawaban “pejabatnya sedang dinas luar”.
“Kami menerima aduan langsung dari masyarakat.
Pelayanan di beberapa OPD belum maksimal.”
Aduan itu, menurutnya, adalah cermin yang memantulkan satu persoalan mendasar: disiplin kepegawaian. Bukan hanya soal absensi, tetapi soal kesadaran bahwa setiap jam kerja ASN adalah hak publik.
“Disiplin adalah fondasi pelayanan.
Tanpa disiplin, pelayanan yang baik hanyalah slogan.”
Emanuel tidak menutup mata. Ia mengakui bahwa laporan internal pemerintah daerah juga menunjukkan hal serupa—beberapa OPD belum menunjukkan ritme kerja yang semestinya, terutama di awal tahun anggaran.
“Dari laporan yang kami terima,
ada OPD yang belum aktif menjalankan aktivitas kerja
di lingkungannya masing-masing.”
Di tengah kondisi itu, beredar pula isu pergantian kepemimpinan. Emanuel menyebut isu ini, namun sekaligus menarik garis tegas: isu bukan alasan untuk melemahkan tanggung jawab.
“Isu pergantian pimpinan tidak boleh
menjadi alasan kantor tidak berjalan optimal.”
Menurutnya, awal tahun seharusnya menjadi titik tolak semangat baru—bukan justru masa tunggu yang membekukan kinerja. Negara, tegas Emanuel, tidak mengenal istilah menunggu kepastian isu ketika berhadapan dengan kebutuhan rakyat.
“Tugas kita jelas: melayani masyarakat.
Dan tugas itu tidak boleh terganggu
oleh hal-hal yang belum tentu benar.”
Seruan itu menutup arahannya—bukan dengan ancaman, melainkan dengan ajakan untuk kembali ke hakikat menjadi aparatur negara. Bagi Emanuel, kantor pemerintahan bukan sekadar bangunan administratif, tetapi ruang harapan warga yang datang membawa urusan hidupnya.
Ketika ASN terlalu sering pergi,
kantor menjadi sepi.
Dan ketika kantor sepi,
pelayanan kehilangan maknanya.
Di situlah peringatan ini berdiri:
sebagai pengingat bahwa perjalanan dinas yang berlebih bukan hanya soal biaya, tetapi soal kehadiran negara yang perlahan menjauh dari rakyatnya.
