MAPPI |LINTASTIMOR.ID)-Operasi gabungan di Asgon mengungkap sepasang pasutri yang memproduksi miras lokal jenis kaki anjing. Namun di balik penggerebekan itu, tersimpan cermin rapuh tentang tekanan hidup, celah hukum, dan budaya yang kerap membiarkan alkohol menjadi penentu nasib keluarga.
Pagi itu, Sabtu (29/11/2025), Asgon tidak benar-benar sunyi. Dari balik atap seng dan halaman yang masih berembun, aparat gabungan Polsek Asgon dan Pos Ramil Assue bergerak seperti bayangan yang sudah tahu ke mana langkah harus mengarah.
Laporan masyarakat tentang maraknya keributan akibat konsumsi miras menjadi titik awal operasi yang dimulai pukul 09.00 WIT.
Di sebuah rumah di Jalan Garuda Eci, bau fermentasi yang menyengat menjadi tanda. Dari tempat itulah sepasang suami istri, AR (55) dan R (54), akhirnya diamankan.
Barang bukti berupa 35 liter rendaman fermipan siap suling dan sebuah dandang modifikasi disita sebagai bukti produksi miras lokal jenis kaki anjing—minuman keras yang namanya saja sudah membuat bulu tengkuk berdiri.
Kapolsek Asgon, Iptu Hendrik Mendaun, memimpin langsung operasi ini. Suaranya tenang namun tegas, memecah udara siang yang mulai panas:
“Kami bergerak karena masyarakat sudah terlalu sering resah. Operasi ini untuk menciptakan Natal dan Tahun Baru yang aman dan bermartabat.”
Pasutri itu tidak melawan. Mereka hanya tertunduk, barangkali mengulang pertanyaan lama yang tidak pernah punya jawaban sederhana: mengapa hidup seringkali memaksa orang memilih jalan yang tidak mereka banggakan?
Refleksi Sosial: Ketika Alkohol Menjadi Pelarian
Di banyak distrik pedalaman Papua, miras lokal bukan sekadar produk ilegal—ia adalah gejala dari ruang sosial yang kurang terisi. Ketika lapangan kerja minim, ketika kebutuhan harian tak lagi selaras dengan pemasukan, ketika tradisi minum berubah menjadi budaya pelarian, maka kaki anjing dan minuman sejenisnya tumbuh seperti rumput liar.
Masyarakat mengeluh bukan semata karena alkohol, melainkan karena kekerasan rumah tangga, kecelakaan, pertikaian, dan hilangnya produktivitas yang menyertainya. Alkohol menjadi percikan kecil yang menjalar menjadi api sosial.
Analisis Hukum: Teguran dalam Bayang-Bayang Ketegasan
AR dan R tidak langsung dibawa ke meja hijau. Kapolsek memberi teguran keras dan pernyataan tertulis. Dari sudut hukum, langkah ini sah dalam ranah tindak ringan yang sifatnya pencegahan. Namun secara struktural, kasus seperti ini selalu berada dalam dilema:
- Terlalu keras, aparat dituding tidak bijak.
- Terlalu lunak, produksi miras ilegal tumbuh seperti tak pernah disentuh.
Di sinilah konsep “diskresi polisi” bekerja—kebijakan ruang abu-abu untuk menjaga hukum tetap berjalan tanpa mematikan kehidupan masyarakat kecil.
Kapolsek menegaskan:
“Kalau mereka mengulangi, kami pastikan ada proses hukum penuh.”
Solusi: Mencegah Sebelum Miras Menjadi Musibah
Agar operasi tidak hanya menjadi ritual tahunan, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat diupayakan:
- Pembuatan Perdes Anti-Miras
Melibatkan tokoh adat, gereja, dan pemuda agar aturan punya legitimasi budaya. - Program Ekonomi Alternatif
Kegiatan kerajinan, pertanian cepat panen, hingga UMKM kecil yang memberi pemasukan stabil. - Patroli Edukasi
Tidak hanya razia, tetapi penyuluhan rutin yang menyentuh rumah-rumah warga. - Pengawasan Terpadu Natal–Tahun Baru
Masa ini selalu rawan, sehingga operasi berkelanjutan menjadi penting. - Identifikasi Rantai Pasokan
Menghentikan bahan baku ilegal sering lebih efektif daripada mengejar para peracik kecil.
Pada akhirnya, penggerebekan di Asgon bukan sekadar soal miras. Ia adalah potret kecil tentang bagaimana sebuah kampung bertarung dengan godaan alkohol, tentang hukum yang mencoba berjalan berdampingan dengan kemanusiaan, dan tentang aparat yang berusaha menutup celah tanpa memutus harapan orang kecil.
Dan mungkin, dari balik pintu kayu yang hari itu diketuk aparat, ada keinginan baru untuk berhenti. Ada kesempatan yang bisa tumbuh kembali.
Semoga operasi ini bukan penindakan semata, tetapi awal dari kesadaran kolektif bahwa ketenangan kampung tidak dibangun oleh ketakutan—melainkan oleh kesepahaman bahwa kita semua berhak atas lingkungan yang aman, sehat, dan bermartabat.
