Hoeya Mengetuk Pintu Negara, Meminta Kuota Khusus CPNS
MIMIKA |LINTASTIMOR.ID—
Di sebuah rumah sederhana milik kepala suku, di tengah udara Hoeya yang dingin dan tanah yang sunyi, suara-suara itu akhirnya menyatu. Bukan teriakan, bukan amarah yang meledak—melainkan permintaan yang matang, tegas, dan berakar pada hak sebagai pemilik negeri.
Rabu, 28 Januari 2026, tokoh adat, tokoh agama, tokoh intelektual, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan pemerintah Distrik Hoeya berkumpul. Mereka duduk melingkar, menyusun satu kesepakatan: Distrik Hoeya harus mendapat kuota khusus CPNS.
Bukan tanpa alasan. Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah membuka 274 formasi CPNS tahun 2026. Namun bagi warga Hoeya, angka itu belum menjawab satu luka lama: minimnya Pegawai Negeri Sipil asal Hoeya dibandingkan 17 distrik lain di Mimika.
Di ruang itu, suara negara dipanggil—bukan untuk dilawan, tapi untuk diingatkan.
“Anak-anak Hoeya sudah mampu dan siap membangun distrik ini.
Tidak ada alasan untuk tidak menerima mereka sebagai pegawai negeri.”
— Stefanus Uamang, Kepala Suku Hoeya
Kalimat itu diucapkan dalam bahasa daerah Suku Amungme, lalu diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Nadanya tenang, namun maknanya keras: Hoeya tidak kekurangan kemampuan, Hoeya hanya kekurangan kesempatan.
Para tokoh sepakat, sumber daya manusia Distrik Hoeya telah memenuhi syarat administratif dan kompetensi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Yang mereka minta sederhana—keadilan afirmatif.
Tokoh intelektual Iskiau Jawame berbicara tanpa berputar-putar. Baginya, persoalan CPNS bukan sekadar seleksi, tetapi soal keberpihakan.
“Kepala BKPSDM harus meloloskan CPNS asal Distrik Hoeya.
Jangan menerima CPNS dari luar untuk mengabdi di Hoeya.
Jika itu terjadi, masyarakat akan menolak.”
— Iskiau Jawame, Tokoh Intelektual
Pernyataan itu menggantung di udara. Tegas. Tidak mengancam, tetapi jelas. Hoeya ingin dibangun oleh anak negerinya sendiri.
Dari barisan pemuda, suara yang lebih lantang datang. Alosius Egatmang, tokoh pemuda Hoeya, mengingatkan tentang kegagalan masa lalu—dan tekad yang tak boleh terulang.
Ia meminta Kepala Distrik Hoeya, Yeteni Tabuni, mengawal secara serius para peserta CPNS asal Hoeya yang telah mengikuti seleksi pada 2025 namun belum lolos, agar kembali diakomodir dalam formasi 2026.
“Kami sudah tes dan tidak lolos.
Tahun ini tidak ada alasan untuk gagal lagi.
Kami pemilik negeri Mimika, khususnya Distrik Hoeya.
Kami mampu, dan kami tidak mau dipimpin oleh orang dari daerah lain.”
— Alosius Egatmang, Tokoh Pemuda
Di Hoeya, CPNS bukan sekadar status pekerjaan. Ia adalah simbol kehadiran negara yang adil, sekaligus penegasan bahwa orang asli tidak hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Pertemuan itu ditutup tanpa sorak-sorai. Tak ada spanduk, tak ada mikrofon. Namun pesannya jelas dan mengalir kuat menuju Kantor BKPSDM dan meja Bupati Mimika:
Berilah ruang bagi anak-anak Hoeya untuk membangun negerinya sendiri.
