ATAMBUA |LINTASTIMOR.ID —
Di negeri yang hampir genap satu abad merdeka, masih ada warga yang setiap pagi harus menakar jarak dengan lumpur, menimbang nyawa di atas jembatan kayu, dan menggadaikan harapan di jalan yang tak pernah benar-benar menjadi jalan.
Di Wesain, Dusun Renek, Desa Debululik, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, inilah wajah Indonesia yang jarang masuk pidato kenegaraan. Bukan aspal hitam mengilap, melainkan tanah basah yang lengket seperti nasib—menahan langkah, menahan mimpi.
Melalui akun resminya, Regina Olo menyampaikan jeritan yang sederhana, namun menyayat nurani.
“Sebagai desa di garda terdepan perbatasan RI–RDTL, kami merasa pembangunan jalan masih sangat tertinggal. Dana desa saja mungkin tidak cukup. Mohon perhatian agar janji Membangun dari Pinggiran tidak berhenti sebagai slogan.”
Kalimat itu bukan retorika. Ia lahir dari realitas harian warga yang hidup di tapal batas negara, namun terasa jauh dari sentuhan negara.
Jalan yang Menguji Nyawa, Bukan Sekadar Kendaraan
Setiap musim hujan tiba, jalan Wesain menjelma menjadi sungai lumpur. Anak-anak sekolah berangkat dengan sepatu di tangan, orang sakit dipanggul dengan doa, dan hasil tani membusuk di rumah karena kendaraan tak sanggup melintas.
“Kami tidak meminta kemewahan. Kami hanya meminta hak dasar sebagai warga negara: jalan yang layak.”
Jembatan kayu seadanya menjadi saksi bisu pertaruhan nyawa. Di sini, satu langkah salah bisa berarti jatuh, cedera, atau keterlambatan pertolongan medis. Infrastruktur bukan lagi soal kenyamanan—ia soal hidup dan mati.
Merdeka yang Tertunda di Tapal Batas
Indonesia hampir seratus tahun merdeka. Namun bagi warga Debululik, kata merdeka masih terasa seperti puisi yang indah tapi jauh dari kenyataan.
Apakah merdeka hanya milik kota?
Apakah kemerdekaan hanya sah jika jalan sudah beraspal?
Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di udara Lamaknen Selatan—tak dijawab, tak juga disangkal.
“Kami menjaga batas negara dengan setia, tapi jangan biarkan kami terus terjajah oleh infrastruktur yang hancur.”
Ini bukan keluhan emosional. Ini adalah kritik kebangsaan.
Makna Peristiwa: Ketika Infrastruktur Menjadi Ukuran Kehadiran Negara
Jalan bukan sekadar beton dan aspal. Ia adalah urat nadi ekonomi, jalur pendidikan, dan akses keselamatan. Ketika jalan rusak, negara seakan berhenti sebelum sampai ke rumah warganya.
Peristiwa di Debululik memperlihatkan satu hal penting:
ketimpangan pembangunan masih nyata, terutama di wilayah perbatasan.
Dampak Nyata yang Tak Bisa Diabaikan
- Pendidikan terganggu: anak-anak terlambat sekolah, bahkan terancam putus sekolah.
- Kesehatan terhambat: warga sakit sulit mengakses puskesmas.
- Ekonomi lumpuh: hasil pertanian tak bisa dipasarkan.
- Psikologis tergerus: warga merasa dilupakan di negeri sendiri.
Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?
Tanggung jawab ini tidak boleh berhenti di desa. Dana desa jelas tidak cukup menghadapi medan berat dan wilayah strategis perbatasan.
Negara harus hadir melalui:
- Pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait pembangunan desa dan daerah tertinggal.
- Pemerintah provinsi dan kabupaten, dengan keberpihakan anggaran dan keberanian politik.
- Perencanaan lintas sektor, karena wilayah perbatasan adalah soal kedaulatan, bukan sekadar proyek.
Pelajaran bagi Pemerintah dan Publik
Bagi pemerintah, Debululik mengajarkan bahwa slogan tanpa realisasi hanya akan melukai kepercayaan rakyat.
Bagi publik, kisah ini mengingatkan bahwa kemerdekaan belum selesai diperjuangkan—ia harus dirasakan hingga ke dusun terakhir.
“Jangan tunggu satu abad berlalu hanya untuk melihat jalan kami diperbaiki.”
Epilog: Merdeka dari Lumpur
Warga Debululik tidak meminta karpet merah. Mereka hanya ingin jalan yang tidak lagi menjadi musuh. Karena sejatinya, negara besar bukan diukur dari gedung-gedung megahnya, tetapi dari sejauh mana ia berjalan bersama warganya—bahkan di jalan berlumpur sekalipun.
Sumber Gambar: UjhuAthon Asta
Minggu, 11 Januari 2026
