KUPANG | LINTASTIMOR.ID — Suasana ruang kerja Gubernur NTT pada Kamis (5/3/2026) terasa berbeda dari biasanya. Bukan rapat formal yang kaku, melainkan sebuah ruang percakapan panjang yang mempertemukan harapan dan kegelisahan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh Nusa Tenggara Timur.
Melalui layar pertemuan daring yang terhubung dari 22 kabupaten dan kota, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena membuka diskusi terbuka. Di balik layar-layar kecil itu, para tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan aparatur pelayanan publik mengikuti dengan perasaan yang sama: cemas, tetapi berharap.
Pertemuan itu bukan sekadar forum administratif. Ia menjelma menjadi ruang mendengar—tempat pemerintah dan pegawai bertemu dalam satu percakapan yang jujur tentang masa depan pekerjaan mereka.
Dalam pengantarnya, Melki menegaskan bahwa dialog tersebut sengaja dibuka secara terbuka agar isu PPPK tidak lagi beredar sebagai kabar simpang siur.
╔════════════════════════════════╗
“Saya sengaja membuka diskusi ini secara terbuka agar persoalan PPPK tidak lagi dibicarakan secara tertutup. Semua pihak perlu memahami situasi yang sedang dihadapi pemerintah daerah terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.”
╚════════════════════════════════╝
Menurut Melki, keterbukaan menjadi penting agar tidak ada keputusan yang tiba-tiba dan mengejutkan para pegawai. Pemerintah daerah, katanya, sedang menghadapi tekanan kebijakan fiskal yang mengharuskan pembatasan belanja pegawai dalam struktur APBD.
Namun di balik angka-angka itu, ada manusia yang menggantungkan masa depan.
Dalam dialog tersebut, satu per satu aspirasi muncul dari berbagai daerah. Ada yang menyampaikan kekhawatiran tentang wacana pengurangan PPPK. Ada pula yang mengungkapkan tekanan psikologis yang dirasakan akibat ketidakpastian yang terus beredar.
Beberapa tenaga guru dan tenaga kesehatan bahkan berbicara dengan suara yang bergetar—mengingatkan bahwa keberadaan mereka bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga soal pelayanan masyarakat di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota.
Salah satu pernyataan yang mengemuka bahkan terdengar getir namun jujur: lebih baik gaji dipotong daripada kehilangan pekerjaan.
Saat ini, jumlah PPPK di NTT diperkirakan mencapai sekitar 12.000 orang. Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan menambah sekitar 4.000 PPPK paruh waktu, sehingga totalnya berpotensi mencapai sekitar 17.000 orang.
Namun jika ketentuan pembatasan belanja pegawai dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) diterapkan secara ketat, maka sekitar 9.000 PPPK berpotensi terdampak.
Angka itu bukan sekadar statistik. Ia adalah wajah para guru di sekolah desa, perawat di puskesmas terpencil, dan aparatur yang menjaga layanan publik tetap berjalan.
Di tengah kekhawatiran itu, Melki menyampaikan sikap pribadinya dengan nada tegas.
╔════════════════════════════════╗
“Saya pribadi tidak ingin ada satu pun PPPK yang dirumahkan. Ini yang sedang kita perjuangkan agar tidak terjadi.”
╚════════════════════════════════╝
Karena itu, Pemerintah Provinsi NTT kini tengah melakukan komunikasi intensif dengan berbagai kementerian di Jakarta. Melki juga berencana mengajak seluruh bupati dan wali kota se-NTT untuk membawa data kebutuhan riil PPPK di daerah masing-masing dalam audiensi bersama pemerintah pusat.
Aspirasi tersebut, kata dia, juga akan disampaikan kepada DPR RI agar kebijakan yang ada dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan kondisi daerah.
Dalam perspektif kebijakan publik, persoalan PPPK di NTT sebenarnya mencerminkan dilema yang sedang dihadapi banyak daerah di Indonesia: di satu sisi pemerintah membutuhkan tenaga pelayanan publik dalam jumlah besar, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan; namun di sisi lain regulasi fiskal menuntut disiplin anggaran yang ketat.
Situasi inilah yang kini sedang dinegosiasikan oleh pemerintah daerah—antara kebutuhan rakyat dan batas-batas regulasi keuangan negara.
Menutup dialog tersebut, Melki menyampaikan pesan sederhana namun sarat makna kepada seluruh PPPK di NTT: tetap bekerja dengan semangat dan profesional.
╔════════════════════════════════╗
“Saya meminta seluruh PPPK tetap bekerja dengan semangat dan profesional. Pemerintah tidak tinggal diam. Kita semua sedang berjuang bersama agar solusi terbaik dapat ditemukan.”
╚════════════════════════════════╝
Di layar-layar kecil yang perlahan padam setelah pertemuan berakhir, mungkin belum semua kecemasan sirna. Namun setidaknya, hari itu satu hal menjadi jelas: perjuangan untuk mempertahankan para pelayan publik di Nusa Tenggara Timur masih terus berjalan—dan harapan itu belum ditutup.
