MIMIKA |LINTASTIMOR.COM] – Anggota DPRK Mimika, Fredewina Matirani, menyoroti kinerja Manajemen Jobber Pertamina Timika yang dinilai mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kritik ini disampaikan menyusul kebijakan penghentian sementara distribusi BBM ke sejumlah SPBU di Mimika selama sepekan terakhir.
Menurut Fredewina, tindakan tersebut sangat merugikan masyarakat. Seharusnya, yang diberikan sanksi adalah oknum petugas SPBU yang melanggar aturan, bukan menghentikan distribusi BBM secara menyeluruh yang berdampak luas bagi masyarakat.
“Tindakan penghentian distribusi BBM ini sangat tidak tepat. Seharusnya para petugas SPBU yang melanggar langsung diberhentikan agar menimbulkan efek jera, bukan malah menghukum masyarakat yang tidak bersalah,” tegas Fredewina kepada wartawan LintasTimor.id, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (09/07/2025).
Ia menambahkan, masyarakat Mimika – khususnya suku Kamoro yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan – sangat terdampak akibat kelangkaan BBM. Banyak dari mereka yang harus menempuh perjalanan jauh dari pesisir ke Kota Timika untuk mendapatkan BBM, namun sesampainya di kota, bahan bakar tidak tersedia.
“Bayangkan, mereka datang jauh-jauh dari pesisir untuk mencari BBM. Begitu sampai di kota, mereka harus menunggu berhari-hari, bahkan terpaksa menumpang di rumah keluarga sambil mengeluarkan biaya makan dan kebutuhan lainnya,” ungkap Fredewina prihatin.
Untuk itu, ia mendorong agar Pertamina segera mengambil langkah konkret, termasuk membangun SPBU baru di wilayah Pomako, guna mempermudah akses masyarakat pesisir terhadap BBM.
“Pertamina harus peka terhadap kebutuhan masyarakat Mimika. Kalau perlu, bangun SPBU di Pomako agar masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM,” pintanya.
Fredewina juga mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika.
