Dua helikopter membelah langit Mimika Barat Tengah, Jumat pagi itu. Debu beterbangan di Kampung Kapiraya, sementara warga berdiri dengan tatap yang tak hanya ingin aman—tetapi ingin adil. Di tanah yang menyimpan emas dan luka tapal batas, negara akhirnya mendarat.
MIMIKA, LINTASTIMOR.ID – Konflik yang berdenyut sejak 2024 antara Suku Kamoro dan Suku Mee bukan sekadar soal garis di peta. Ia tentang hak ulayat, tentang tambang emas ilegal yang memantik bara, dan tentang kepercayaan masyarakat pada negara untuk hadir bukan hanya membawa pasukan, tetapi membawa penyelesaian.
Tim Penanganan dan Harmonisasi Konflik Sosial yang dipimpin Kapolda Papua Tengah Kombes Pol Jermias Rontini, S.I.K., M.Si., bersama Bupati Mimika Johannes Rettob, S.Sos., M.M., mendarat di Kapiraya setelah bertolak dari Heliped Bandara Mozes Kilangin Timika. Rotor berhenti, dialog dimulai.
Di hadapan warga, Bupati Mimika berbicara dengan nada administratif yang berusaha menenangkan kegelisahan adat.
“Permasalahan tapal batas ini adalah urusan pemerintah. Sudah kami bahas bersama tiga bupati—Mimika, Deiyai, dan Dogiyai. Semua fam atau marga yang memiliki hak ulayat harus mendapatkan keadilan.”
Kalimat itu meluncur di antara tatapan warga yang selama dua tahun terakhir hidup dalam ketegangan. Pemerintah daerah, kata Bupati, telah membentuk tim penetapan batas wilayah. Pemetaan hak ulayat tengah disiapkan untuk diserahkan ke pemerintah pusat.
Namun di Kapiraya, penyelesaian bukan hanya soal dokumen. Ia soal kepercayaan.
Di Titik Api: Tambang Emas dan Luka Sosial
Kapolda Papua Tengah tak menutup fakta yang beredar di lapangan: pusat konflik dipicu aktivitas tambang emas ilegal. Emas—yang berkilau di sungai dan tanah—telah menjadi magnet yang menarik kepentingan, memperuncing klaim, dan mempertemukan adat dengan ambisi ekonomi.
“Saya minta jangan ada konflik. Masyarakat tetap tenang dan memetakan wilayah adat sesuai hak ulayat masing-masing.”
Ia menambahkan, personel Brimob akan ditempatkan di lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif. Bukan untuk menguasai, tetapi untuk menjaga agar warga dapat beraktivitas tanpa membawa alat perang.
Penempatan aparat adalah pesan tegas: negara tidak boleh absen ketika konflik sosial bersinggungan dengan eksploitasi sumber daya.
Suara dari Tanah
Perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasi secara terbuka. Mereka meminta percepatan penyelesaian tapal batas dan pembangunan Pos Polisi di Mimika Barat Tengah—sebuah simbol kehadiran permanen negara di wilayah yang selama ini terasa jauh dari pusat kendali.
Di balik permintaan itu terselip kegelisahan: tanpa kepastian batas, tanpa kejelasan hak ulayat, konflik dapat kembali menyala kapan saja.
Kapiraya bukan hanya titik geografis. Ia adalah simpul pertemuan adat, hukum negara, dan ekonomi tambang. Jika satu simpul tak terurai, yang lain ikut menegang.
Analitik: Antara Hukum Adat dan Administrasi Negara
Konflik tapal batas di Mimika Barat Tengah memperlihatkan persinggungan tiga rezim hukum:
- Hukum Adat (Hak Ulayat) – Hak kolektif masyarakat adat atas tanah yang diakui secara konstitusional.
- Hukum Administrasi Pemerintahan – Penetapan batas wilayah kabupaten dan distrik melalui mekanisme resmi.
- Hukum Pidana dan Pertambangan – Penindakan terhadap aktivitas tambang emas ilegal yang menjadi pemicu konflik.
Tanpa sinkronisasi ketiganya, konflik akan berulang dalam pola yang sama: klaim, gesekan, intervensi aparat, reda sesaat, lalu kembali membara.
Solusi berkelanjutan menuntut:
- Pemetaan partisipatif berbasis adat dan disahkan secara administratif.
- Penegakan hukum tegas terhadap tambang ilegal.
- Kesepakatan tertulis antar-kabupaten dengan legitimasi pusat.
- Forum rekonsiliasi adat yang difasilitasi negara, bukan digantikan oleh negara.
Negara yang Mendarat, Damai yang Diuji
Kunjungan ini berlangsung aman dan tertib dengan pengamanan gabungan Polres Mimika dan Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Papua Tengah. Namun keamanan satu hari tidak otomatis berarti perdamaian permanen.
Kapiraya telah melihat rotor helikopter dan barisan seragam. Yang kini ditunggu warga adalah hasil nyata: batas yang jelas, tambang ilegal yang ditertibkan, dan keadilan yang tidak lagi hanya terdengar di atas mimbar.
“Kami ingin hidup tenang di tanah sendiri.”
Kalimat sederhana itu menjadi inti dari seluruh kunjungan.
Di tanah yang menyimpan emas, yang paling mahal sesungguhnya adalah rasa aman.
