TIMIKA | LINTASTIMOR.ID — Di tanah yang perut buminya kaya, kilau emas justru terhenti di ujung harap. Para pendulang menggenggam hasil kerja keras mereka, tetapi pasar tak kunjung membuka pintu. Di tengah kegamangan itu, suara desakan datang—tegas, berwibawa, dan tak lagi bisa diabaikan.
Ketua Lemasko, Gery Okoware, berdiri di garis depan, meminta Pemerintah Kabupaten Mimika tidak sekadar hadir sebagai penonton, melainkan sebagai penggerak solusi. Baginya, emas bukan sekadar logam mulia—ia adalah denyut hidup masyarakat yang kini terhambat oleh sistem yang belum berpihak.
Dalam pandangannya, pembentukan perusahaan daerah (Perusda) bukan hanya opsi administratif, melainkan jalan strategis untuk menyerap hasil tambang rakyat secara langsung, terstruktur, dan berkelanjutan.
“Perusda itu penting supaya bisa membeli langsung hasil masyarakat. Jangan sampai emas ada, tapi tidak bisa terjual hanya karena alasan uang tidak tersedia.”
Nada suaranya tidak meledak-ledak, tetapi mengandung kegentingan yang dalam. Sebab di balik emas yang tak terserap, ada potensi gejolak yang perlahan membesar. Keterbatasan akses penjualan dan keringnya permodalan, menurut Gery, bisa menjadi bara yang menyulut konflik di tengah para pendulang.
“Ini harus segera ada langkah konkret dari pemerintah. Kalau dibiarkan, bisa memicu konflik di tengah masyarakat pendulang.”
Seruan itu bukan sekadar kritik, melainkan peringatan yang lahir dari realitas lapangan. Para pendulang bukan hanya membutuhkan ruang kerja, tetapi juga kepastian bahwa hasil jerih payah mereka memiliki nilai dan arah.
Secara kontekstual, dorongan pembentukan Perusda mencerminkan kebutuhan mendesak akan intervensi negara di sektor ekonomi rakyat yang selama ini berjalan di ruang abu-abu—antara potensi besar dan keterbatasan akses. Tanpa mekanisme resmi yang menjamin penyerapan hasil, rantai ekonomi lokal berisiko tersendat, bahkan menciptakan ketimpangan baru di wilayah yang seharusnya makmur oleh sumber dayanya.
Pada akhirnya, Mimika sedang dihadapkan pada pilihan yang tak sederhana: membiarkan emas terus berkilau tanpa arti di tangan rakyat, atau menghadirkan kebijakan yang mampu mengubah kilau itu menjadi kesejahteraan nyata. Sebab di tanah yang kaya, ironi tak boleh menjadi takdir.
