MIMIKA, [LINTASTIMOR.ID] —
Dari balik meja-meja birokrasi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Mimika, kini menyeruak kabar yang tak sedap: dugaan praktik nepotisme dan persekongkolan dalam proyek pembangunan perumahan mulai menjadi buah bibir warga dan sorotan berbagai pihak.
Sejumlah sumber terpercaya menyebut adanya kongkalikong melibatkan pejabat struktural dan pelaksana proyek.
Kepala bidang, seorang kasubag keuangan berstatus ASN, serta operator yang diduga berperan ganda — sebagai pengatur dokumen sekaligus pemilik perusahaan — disebut menjadi aktor dalam skema yang kian terang benderang.
“Mereka bermain halus, tapi kita tahu perusahaan siapa itu dan bagaimana terus-menerus dapat proyek. Sudah bukan rahasia lagi,” ujar salah satu narasumber yang enggan disebutkan namanya.
Skema yang dipersoalkan tak hanya soal hubungan kekerabatan, tapi juga soal mekanisme pengadaan. Sejumlah proyek disebut dipecah menjadi paket-paket kecil, agar bisa dilakukan melalui penunjukan langsung, tanpa proses lelang terbuka sebagaimana mestinya.
Padahal, dalam regulasi pengadaan, penunjukan langsung hanya diperbolehkan dalam nilai tertentu dan kondisi khusus. Namun, dalam kasus ini, praktik pemecahan proyek itu justru menjadi celah rawan bagi konflik kepentingan.
Informasi yang dihimpun menyebut, operator proyek memanfaatkan jabatannya untuk mengatur alur dana, menyusun dokumen administrasi, hingga memastikan perusahaan miliknya atau keluarganya tetap menjadi pemenang.
“Kalau dibiarkan, ini bukan hanya pelanggaran prosedur. Ini merusak integritas lembaga dan menyakiti kepercayaan publik,” ujar seorang aktivis antikorupsi di Timika.
Desakan kepada Bupati Mimika, Inspektorat Daerah, hingga aparat penegak hukum mulai bergema. Mereka diminta segera turun tangan, melakukan audit menyeluruh dan investigasi atas proyek-proyek perumahan yang selama ini diduga penuh rekayasa.
Selain itu, publik juga meminta agar seluruh dokumen pengadaan, daftar perusahaan rekanan, dan alur administrasi keuangan dibuka secara transparan demi menjamin akuntabilitas dalam penggunaan uang rakyat.
“Kalau memang bersih, buka semua datanya ke publik. Jangan sampai proyek untuk rakyat malah jadi ladang keluarga,” tegas warga lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Disperkimtan. Namun isu ini kian menguat, dan masyarakat Mimika menanti langkah nyata dari pemerintah daerah untuk menegakkan keadilan dan kejujuran di balik proyek perumahan rakyat.
