TIMIKA, [LINTASTIMOR.ID] — Di tengah riuh pembangunan dan derasnya gelontoran anggaran dari pusat, DPRK Mimika mengingatkan agar pemerintah daerah tidak alpa dalam hal yang paling mendasar: pengawasan. Dana Desa dan Koperasi Merah Putih, dua program strategis yang lahir demi kemandirian rakyat, tak boleh hanya menjadi laporan di atas kertas—namun harus hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat.
Asri Akkas, Ketua I DPRK Mimika, menegaskan pentingnya peran distrik sebagai garda pengawasan terdepan terhadap realisasi Dana Desa maupun koperasi berbendera merah putih itu.
“Pemerintah yang paling kecil, yaitu distrik, jangan hanya diam. Dana Desa dan Koperasi Merah Putih harus diawasi terus. Kalau tidak, rakyat hanya akan melihat program itu sebagai bayangan harapan yang tak pernah nyata,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (30/7/2025).
Ia menyoroti kecenderungan masyarakat pedesaan yang masih menghadapi tantangan dalam pengembangan usaha dan ekonomi produktif. Karena itu, tanpa pengawasan yang kuat dan pendampingan yang manusiawi, koperasi hanya akan menjadi nama tanpa peran.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kampung Naena Muktipura, Distrik Iwaka, Akkas menyampaikan keprihatinan sekaligus harapannya. Ia mendorong agar Dana Desa lebih difokuskan pada pemberdayaan Sumber Daya Manusia daripada pembangunan fisik yang tak berpijak pada kebutuhan riil.
“Daripada menghabiskan Dana Desa untuk membangun infrastruktur yang manfaatnya kabur, lebih baik diarahkan untuk pengembangan SDM. Itu yang langsung menyentuh dan dirasakan rakyat,” tuturnya, penuh ketegasan namun bernada bijak.
Ia kembali menekankan, bahwa tanpa pengawasan yang melekat, program-program dari pemerintah pusat hanya akan menjadi potret kegagalan. Distrik, sebagai pemerintahan terkecil, punya tugas mulia untuk menjaga arah itu tetap pada jalurnya.
Dalam kesempatan yang sama, Akkas juga menyempatkan diri mengunjungi Puskesmas Pembantu (Pustu) di kampung tersebut. Di sana, ia mengapresiasi pelayanan kesehatan yang dinilai cukup baik. Masyarakat mendapatkan pengobatan gratis dan akses terhadap obat-obatan. Namun, ia mencatat satu kebutuhan penting.
“Soal pelayanan kesehatan sudah baik. Tapi mereka bilang saat hujan, air sering menggenangi halaman Pustu. Mereka butuh pasir timbunan agar akses tidak terganggu,” tutupnya.
Di bawah langit Mimika, suara rakyat adalah nyala, dan tugas pengawasan bukan sekadar formalitas—melainkan tanggung jawab menjaga agar janji-janji pembangunan benar-benar berpijak di tanah dan menyentuh kehidupan.
