KUPANG, [LINTASTIMOR.ID] — Dua kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) dalam dua hari terakhir mengguncang dunia pendidikan NTT. Setelah siswa SMPN 8 Kota Kupang mengalami gejala keracunan massal, kini insiden serupa terjadi di Tambolaka, Sumba Barat Daya. Puluhan siswa SMA harus dilarikan ke rumah sakit usai mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Merespons situasi yang kian memprihatinkan, Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Partai Hanura, Sheline Lana, angkat bicara. Legislator yang duduk di Komisi Pendidikan ini menegaskan perlunya langkah tegas dan menyeluruh terhadap program MBG yang kini menuai sorotan tajam.
“Kita meminta agar kasus ini diusut sampai tuntas. Penyedia harus segera dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban,” tegas Sheline, Kamis (24/7/2025).
Tak hanya soal investigasi, Sheline juga menyerukan pencabutan izin bila ditemukan kelalaian atau pelanggaran. Ia menyebut, distribusi makanan perlu dievaluasi karena tidak semua siswa berada dalam kondisi ekonomi yang membutuhkan.
“Ada sekolah-sekolah swasta besar dan orang tua murid yang mampu. Hemat saya, mereka tidak perlu diberikan MBG. Kalau dipaksakan, kesannya seperti menggarami lautan yang sebenarnya tak perlu digarami lagi,” ujar Sheline dengan nada kritis.
Sebagai solusi, Sheline mendorong adanya pendekatan berbasis keluarga. Ia mengusulkan agar dana MBG dialihkan kepada para ibu rumah tangga untuk dikelola secara mandiri, sementara sekolah berperan dalam pengawasan kualitas makanan yang dikonsumsi siswa.
“Libatkan ibu-ibu untuk mengolah makanan anak-anak mereka. Sekolah cukup mengawasi mutu. Ini lebih aman, sehat, dan memberdayakan keluarga,” pungkasnya.
Sinyal evaluasi dan reformasi program MBG pun semakin kuat terdengar dari Gedung DPRD. Kini publik menanti tindakan konkret dari pemerintah provinsi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program yang sejatinya bertujuan mulia: memastikan anak-anak NTT tumbuh sehat dan cerdas.
