TIMIKA, [LINTASTIMOR.ID] – Anggota DPRD Kabupaten Mimika, Dolfin Beanal, mengingatkan keras kepada para kontraktor agar tidak lagi menjadikan Orang Asli Papua (OAP) sebagai kedok demi mendapatkan proyek pemerintah. Ia menegaskan bahwa praktik manipulatif seperti ini tidak boleh terjadi di era pemerintahan Johanes Rettob dan Emanuel Kemong.
“Jangan karena ingin proyek lalu bawa-bawa nama OAP. Seolah-olah milik OAP, padahal bukan. Itu pembohongan publik dan bentuk ketidakadilan,” tegas Dolfin Beanal saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (1/8/2025).
Dolfin menyoroti fenomena kontraktor non-OAP yang meminjam nama atau identitas OAP demi meraih keuntungan proyek—khususnya pekerjaan bernilai di bawah Rp2 miliar, yang sejatinya diprioritaskan untuk pengusaha lokal OAP.
“Saya bicara begini karena kejadian ini sudah sering. Banyak kontraktor OAP datang ke kantor Dinas PUPR, melakukan aksi protes karena merasa dizalimi—mereka tidak dapat proyek, padahal mereka punya hak,” ungkap politisi Fraksi Gerindra itu.
Ia mendesak Kepala Dinas PUPR yang baru agar menunjukkan keberpihakan nyata kepada OAP, bukan hanya di atas kertas. Menurutnya, penunjukan langsung terhadap proyek-proyek kecil harus diberikan kepada kontraktor yang benar-benar berasal dari OAP, bukan yang sekadar mengklaim.
“Saya berharap Kepala Dinas PUPR sekarang punya hati—berikan hak OAP kepada orang OAP, jangan berikan pada mereka yang hanya mengaku-ngaku OAP. Kalau tidak, keadilan hanya jadi slogan, bukan kenyataan,” tandasnya.
