TIMIKA [LINTASTIMOR.ID]-
Mimika masih menjadi salah satu daerah dengan beban malaria tertinggi di Papua, menyumbang lebih dari 30 persen kasus secara keseluruhan. Menyikapi situasi ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika mempercepat proses pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem layanan kesehatan.
Langkah awal dilakukan melalui pendampingan penyusunan regulasi pembentukan UPTD yang digelar di Hotel Horison Ultima, Rabu (23/7/2025). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Evert Lukas Hindom, mewakili Bupati Mimika, Johannes Rettob.
“Untuk menjawab tantangan sektor kesehatan yang kompleks, kita harus memperkuat fondasi regulasinya. Pembentukan UPTD ini bukan hanya kebutuhan administratif, tapi juga menjadi kunci peningkatan mutu layanan publik,” ujar Evert dalam sambutannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra menegaskan komitmen pihaknya untuk mempercepat pembentukan UPTD, mengingat kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang cepat, merata, dan berkualitas makin mendesak.
“Kami ingin pelayanan bisa maksimal. UPTD akan membantu pengawasan kualitas air minum, penanganan kegawatdaruratan melalui layanan 119, serta distribusi obat ke puskesmas dan rumah sakit, terutama di wilayah pegunungan,” ungkap Reynold.
Ia menambahkan, keberadaan UPTD tidak hanya mempermudah akses layanan, namun juga mempercepat penanganan penyakit yang selama ini menjadi beban daerah.
“Kenapa UPTD menjadi penting? Karena Mimika menyumbang lebih dari 30 persen kasus malaria di Papua. Dinkes menargetkan eliminasi malaria bisa dicapai pada 2026 dan filariasis pada 2027. Maka regulasi dan struktur pelaksana seperti UPTD harus disiapkan secepatnya,” tandas Reynold.
