KUPANG |LINTASTIMOR.ID — Pagi itu, ketika isu tentang 9.000 PPPK Provinsi NTT yang disebut-sebut akan dirumahkan berembus seperti angin yang menggelisahkan banyak keluarga, satu suara tegas muncul dari wilayah pemilihan Kabupaten TTU, Belu, dan Malaka. Sebuah suara yang tidak berbisik, tetapi berdiri tegak di tengah kegamangan.
Drs. Kasimirus Kolo, M.Si, anggota DPRD Provinsi NTT dari daerah pemilihan TTU, Belu, dan Malaka, ikut menguarakan nasib ribuan PPPK tersebut. Ia menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap wacana perumahan 9.000 PPPK yang telah mengabdi bagi daerah.
Di tengah riuhnya percakapan publik dan kecemasan para tenaga PPPK beserta keluarga mereka, pernyataan itu hadir bukan sekadar sebagai sikap politik, melainkan sebagai bentuk keberpihakan.
╔════════════════════════════════════╗
“Saya dengan tegas menolak jika 9.000 PPPK
Provinsi NTT harus dirumahkan.
Jangan pernah main-main dengan nasib rakyat.”
╚════════════════════════════════════╝
Pernyataan tersebut disampaikannya sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap para tenaga PPPK yang selama ini telah bekerja dan menggantungkan harapan hidup pada kebijakan negara. Baginya, kebijakan yang menyentuh hajat hidup orang banyak tidak boleh diambil secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya.
Isu tentang 9.000 PPPK di NTT memang menjadi perhatian serius di tengah dinamika kebijakan kepegawaian dan efisiensi anggaran. Di wilayah-wilayah seperti TTU, Belu, dan Malaka—yang sebagian besar masih bertumpu pada sektor pelayanan publik dasar—kehadiran PPPK bukan sekadar pelengkap birokrasi, melainkan tulang punggung pelayanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Karena itu, setiap wacana perumahan massal berpotensi menimbulkan gelombang kekhawatiran yang luas.
Sikap Drs. Kasimirus Kolo menjadi penanda bahwa di tengah perdebatan kebijakan, masih ada suara yang memilih berdiri di sisi mereka yang cemas akan masa depan. Sebuah sikap yang, bagi banyak PPPK dan keluarganya, bukan hanya soal keputusan administratif—tetapi soal harga diri, pengabdian, dan keberlanjutan hidup.
Dan ketika seorang wakil rakyat memilih untuk bersuara tegas, harapan itu kembali menemukan ruangnya—bahwa nasib rakyat bukan angka dalam tabel anggaran, melainkan kehidupan yang harus dijaga dengan nurani.
