Ketika Ranwal RKPD 2027 Dibuka, Wakil Bupati Belu Menolak Pembangunan yang Hanya Hidup di Atas Kertas
ATAMBUA |LINTASTIMOR.ID —
Pagi di Gedung Wanita Bete Lalenok, Atambua, terasa berbeda. Bukan sekadar forum tahunan, melainkan sebuah pertemuan gagasan—tempat kata-kata diuji sebelum menjelma kebijakan. Di ruangan itu, Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST, membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Belu Tahun 2027, Rabu (29/01/2026), dengan satu pesan yang menggema: pembangunan harus berdampak nyata bagi rakyat.
Forum ini bukan seremoni. Ia adalah simpul awal dari perjalanan panjang perencanaan—ruang strategis tempat aspirasi publik diserap, dipilah, dan ditransformasikan menjadi arah kebijakan. Vicente menyebutnya sebagai tahapan penting dalam siklus pembangunan daerah, sebuah mekanisme yang memastikan suara warga tidak hilang di antara dokumen dan angka.
“Hari ini kita berkumpul untuk mengikuti Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kabupaten Belu Tahun 2027. Forum ini sangat penting karena menjadi bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang harus dilalui,”
— Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST
RKPD, tegasnya, adalah penjabaran tahunan dari RPJMD—disusun melalui tahapan ketat, dari rancangan awal hingga dokumen final. Namun Vicente memberi penekanan lain: lebih dari sekadar patuh prosedur, RKPD harus setia pada kebutuhan riil masyarakat dan menjawab isu strategis daerah, seraya selaras dengan kebijakan nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Tahun 2027 ditempatkan dalam bingkai visi jangka menengah 2025–2029: “Belu yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis, dan Berbudaya.” Visi ini dijabarkan ke dalam lima misi—dari peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, pembangunan infrastruktur berlandaskan tata ruang, penataan birokrasi yang profesional dan berintegritas, hingga pelestarian budaya dan kearifan lokal secara berkelanjutan.
Di atas visi itu, fokus pembangunan 2027 diarahkan dengan lebih tajam: pelayanan dasar dan kualitas manusia. Pilar-pilar pendukungnya jelas—penguatan infrastruktur, tata kelola pemerintahan, pengembangan budaya, serta peningkatan ekonomi daerah.
Sepuluh program prioritas disodorkan sebagai alat ukur niat tersebut: peningkatan mutu pendidikan dasar; pemenuhan layanan kesehatan dasar; penguatan pertanian dan ketahanan pangan; pengembangan UMKM; peningkatan kualitas tenaga kerja; penyediaan rumah layak huni; pemenuhan air bersih; digitalisasi layanan pemerintah; peningkatan kesejahteraan ASN; hingga ikhtiar menjadikan Belu sebagai Sentral Festival of Timor.
Namun Vicente tidak berhenti pada daftar. Ia menyinggung kenyataan pahit: kemiskinan yang harus dijabarkan secara konkret dalam RKPD 2027 agar penurunannya berkelanjutan. Di tengah keterbatasan dana transfer pusat, ia menuntut efisiensi dan efektivitas belanja—indikator kinerja harus jelas, fokus pada isu strategis, dan berbuah nyata.
“Pembangunan Kabupaten Belu tidak boleh berhasil di atas kertas, tetapi gagal di meja makan rakyat,”
— Vicente Hornai Gonsalves
Pesan itu seperti palu. Mengetuk nurani perencana. Maka ia meminta seluruh perangkat daerah menyajikan data dan informasi yang akurat, serta menyelesaikan Renja 2027 tepat waktu—agar dokumen perencanaan tersusun komprehensif, terarah, dan berkelanjutan.
Menutup sambutannya, Vicente mengajak semua yang hadir—akademisi, OPD, camat, dan pemangku kepentingan—untuk berpartisipasi aktif. Dengan memohon bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kabupaten Belu Tahun 2027 pun resmi dibuka.
Di Bete Lalenok pagi itu, perencanaan tidak sekadar dicatat. Ia dipertaruhkan. Di meja rakyat, pembangunan akan diuji.
Kegiatan ini dihadiri Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Plh. Kabid PPEPD Bapperida Provinsi NTT, Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda Belu, Staf Khusus Bupati, akademisi, pimpinan OPD, serta para camat se-Kabupaten Belu.
