TIMIKA |LINTASTIMOR.ID)— Ada yang berubah di udara Kapiraya sejak konflik tapal batas kembali menyala: ketegangan tidak lagi terdengar lewat teriakan, melainkan lewat keheningan yang menahan banyak pertanyaan dan kecemasan.
Pada hari itu, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong bersama DPRK dan unsur Forkopimda menempuh perjalanan menuju Kapiraya—sebuah perjalanan yang lebih tampak seperti kewajiban moral daripada sekadar kunjungan kerja.
Rombongan dipimpin langsung oleh Kemong, didampingi Ketua DPRK Primus, Pj. Sekda Abraham Kateyau, Kapolres Mimika AKBP Billy, serta anggota DPRK dari Dapil 6. Mereka datang tidak membawa janji manis ataupun program instan, tetapi membawa sesuatu yang lebih sederhana dan sering kali jauh lebih penting: kemauan untuk mendengar.
Setibanya di kampung yang masih menyimpan jejak pembakaran rumah akibat perselisihan batas wilayah, para tokoh masyarakat Kapiraya mengurai kembali kronologi konflik. Mereka menceritakan tentang rumah yang berubah abu, batas yang tak kunjung jelas, dan rasa aman yang perlahan memudar.
Di tengah dialog yang mengalir apa adanya, Wakil Bupati Emanuel Kemong menundukkan tubuh sedikit ke depan—bahasa tubuh yang menandakan perhatian, bukan kuasa.
“Pemerintah datang ke sini untuk mendengar langsung suara masyarakat Kapiraya. Persoalan tapal batas ini harus kita selesaikan dengan kepala dingin dan melalui mekanisme yang tepat, supaya tidak ada lagi warga yang menjadi korban,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa setiap keluhan dan kecemasan masyarakat akan dibawa pulang untuk dilaporkan langsung kepada Bupati Mimika.
“Tatap muka dengan warga Mimika Barat Tengah akan kami sampaikan ke bupati. Keluhan masyarakat harus menjadi dasar penyelesaian cepat persoalan tapal batas,” tambahnya.
Ketua DPRK Mimika, Primus, berdiri dalam suasana yang sama—tenang, tetapi tegas. Ia menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak boleh berhenti pada dengar pendapat, melainkan harus bergerak menuju kebijakan nyata.
“Kami akan mendorong penyelesaian ini melalui jalur pemerintahan dan legislatif. Kami berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing provokasi,” katanya.
Di sisi lain, Kapolres Mimika AKBP Billy membawa pesan keamanan yang masyarakat butuhkan.
“Kami meningkatkan patroli dan pengamanan di wilayah Kapiraya. Keamanan masyarakat adalah prioritas, dan proses hukum tetap dikedepankan dalam penyelesaian persoalan ini,” tegasnya.
Kunjungan itu bukan penutup, melainkan langkah awal menuju solusi yang lebih permanen. Ada tekad kolektif yang lahir hari itu: bahwa Kapiraya tidak boleh menjadi ruang konflik yang berulang setiap tahun, melainkan harus menjadi tempat di mana batas wilayah disepakati, bukan dipertengkarkan.
Di antara hamparan tanah Kapiraya yang sejuk, masyarakat mungkin belum sepenuhnya lega. Namun mereka tahu—setidaknya untuk hari itu—pemerintah benar-benar datang bukan untuk berbicara, tetapi untuk mendengarkan. Dan dari mendengar, solusi akhirnya mulai dicari.
