Ketika Hibah Menjadi Simbol Sinergi di Mimika
TIMIKA |LINTASTIMOR.ID— Rabu siang, 25 Februari 2026, matahari menggantung tenang di atas halaman Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Jalan Cenderawasih. Di ruang terbuka itu, negara tidak sedang berdebat. Ia sedang saling menguatkan.
Di hadapan jajaran pejabat daerah dan aparat penegak hukum, Kejaksaan Negeri Mimika menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Mimika—sebuah dukungan yang tak sekadar berupa barang, melainkan pesan tentang kepercayaan dan sinergi.
Hibah tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, didampingi Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Penjabat Sekretaris Daerah Abraham Kateyau, serta Kepala BPKAD Mimika Marthen Tappi Mallisa. Di sisi penerima, Kepala Kejaksaan Negeri Mimika, Dr. I Putu Eka Suyantha, S.H., M.H., berdiri bersama Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Reinaldo Sampe, S.H., M.H.
Momentum itu sederhana, namun sarat makna.
Lebih dari Sekadar Barang
Dalam daftar yang dibacakan, hibah tersebut terdiri dari:
- satu unit kendaraan operasional Toyota Avanza Veloz;
- satu set perangkat video conference (webcam, mikrofon, speaker, layar monitor/TV, dan laptop);
- satu unit videotron (layar digital informasi);
- dua unit air conditioner (AC) 2 PK.
Semua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025.
Namun di balik rincian teknis itu, ada konteks yang lebih luas. Di era ketika pelayanan hukum dituntut cepat, transparan, dan adaptif terhadap teknologi, perangkat konferensi video dan videotron bukan lagi pelengkap—melainkan kebutuhan. Kendaraan operasional bukan sekadar alat mobilitas, tetapi sarana memastikan hukum hadir hingga titik terjauh. Pendingin ruangan bukan hanya soal kenyamanan, tetapi tentang menciptakan ruang kerja yang layak bagi pelayanan publik.
Hibah itu adalah infrastruktur keadilan.
Bahasa Sunyi tentang Kepercayaan
Kepala Kejaksaan Negeri Mimika menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi serta dukungan pemerintah daerah. Ia berharap seluruh hibah dapat dimanfaatkan secara optimal, akuntabel, dan profesional demi meningkatkan efektivitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Kalimat itu terdengar administratif. Namun jika ditarik lebih dalam, ada bahasa sunyi yang menyertainya: kepercayaan.
Kepercayaan bahwa lembaga penegak hukum akan bekerja dengan integritas. Kepercayaan bahwa dukungan anggaran daerah bukan sekadar formalitas, melainkan investasi bagi tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.
Sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, sebagaimana ditegaskan dalam rilis tersebut, diharapkan terus terjalin demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.
Negara di Halaman Kantor
Di halaman BPKAD Mimika siang itu, negara hadir dalam wujud yang paling konkret: tangan yang menyerahkan, dan tangan yang menerima. Tidak ada panggung megah. Tidak ada seremoni berlebihan. Hanya dokumen, tanda tangan, dan komitmen.
Mimika, yang selama ini dikenal dengan dinamika sosial dan tantangan geografisnya, membutuhkan aparat penegak hukum yang sigap, adaptif, dan responsif. Dukungan sarana-prasarana adalah bagian dari jawaban atas kebutuhan itu.
Hibah ini mungkin tidak mengubah wajah hukum dalam semalam. Namun ia menjadi penanda bahwa kerja-kerja keadilan tidak berdiri sendiri. Ia membutuhkan dukungan lintas lembaga, keberanian untuk bersinergi, dan kesadaran bahwa pelayanan publik adalah kerja kolektif.
Di Mimika, pada 25 Februari 2026, sinergi itu dicatat.
Bukan sekadar dalam berita acara serah terima—
tetapi dalam harapan masyarakat yang menunggu hukum hadir dengan wajah yang lebih manusiawi dan profesional.
