DEIYAI | LINTASTIMOR.ID — Pagi itu, udara Deiyai turun bersama kabut yang menggantung di pelataran Aula Sekretariat Daerah. Kursi-kursi ditata rapi, map-map anggaran tersusun di atas meja panjang, dan wajah-wajah pejabat daerah tampak serius menunggu satu momen penting: penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026.
Di ruang yang tak terlalu luas itu, keputusan tentang masa depan pelayanan publik sedang dipertegas.
Di hadapan para kepala Organisasi Perangkat Daerah dan kepala distrik, , Bupati Deiyai, berdiri dengan suara yang tenang namun tegas. Ia tidak hanya menyerahkan dokumen. Ia menyerahkan tanggung jawab.
Bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Deiyai, ia memimpin langsung kegiatan yang menjadi titik awal perjalanan fiskal tahun 2026.
Dalam arahannya, Mote menekankan satu pesan yang berulang-ulang ia tegaskan: anggaran bukan sekadar angka, melainkan amanah.
╔════════════════════════════════════╗
“Seluruh perangkat daerah wajib mematuhi aturan dalam penggunaan anggaran.
Pengelolaan yang baik akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih,
transparan, dan dipercaya masyarakat.”
╚════════════════════════════════════╝
Kalimat itu menggema dalam ruang aula yang hening. Ia tidak berteriak, tetapi bobotnya terasa. Di daerah yang sedang bertumbuh seperti Deiyai, setiap rupiah APBD bukan hanya soal belanja, melainkan tentang harapan.
Tentang sekolah yang ingin berdiri lebih kokoh.
Tentang puskesmas yang ingin melayani tanpa kekurangan.
Tentang jalan yang ingin membuka isolasi kampung-kampung.
Bupati Melkianus Mote menegaskan, pengelolaan DPA 2026 harus berpedoman penuh pada ketentuan perundang-undangan. Tidak boleh ada ruang abu-abu. Tidak boleh ada celah yang menjerumuskan pada persoalan hukum di kemudian hari.
Ia meminta seluruh OPD bekerja profesional, fokus pada target program, dan memastikan setiap kegiatan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Bagi Mote, transparansi bukan sekadar kata dalam pidato. Transparansi adalah cara membangun kepercayaan publik. Akuntabilitas bukan formalitas laporan tahunan, melainkan fondasi legitimasi pemerintahan.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan di Papua, Deiyai memilih berdiri dengan komitmen tata kelola yang tertib aturan.
“Anggaran harus kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik,” ujarnya lagi, menatap para kepala OPD satu per satu, seolah memastikan pesan itu benar-benar diterima, bukan sekadar dicatat.
Di luar aula, matahari mulai mengangkat kabut dari perbukitan. Hari itu, bukan hanya DPA yang dibagikan. Ada kesadaran kolektif yang diperbarui.
Bahwa pemerintahan yang bersih tidak lahir dari dokumen semata, tetapi dari integritas para pengelolanya.
Dan di Deiyai, tahun 2026 dimulai dengan sebuah penegasan: anggaran harus tertib, transparan, dan bertanggung jawab—karena di balik setiap angka, ada wajah-wajah rakyat yang menunggu perubahan.
