ATAMBUA | LINTASTIMOR.ID — Pagi itu, Jumat (13/02/2026), udara di Kota Perbatasan terasa berbeda. Di balik pintu Ruang Kerja Bupati Belu, tak ada tepuk tangan, tak ada seremoni panjang. Yang ada hanyalah peta kemiskinan, tumpukan data, dan wajah-wajah serius para pimpinan Perangkat Daerah.
Di kepala meja, duduk tenang. Di sampingnya, menelusuri lembar demi lembar laporan. Turut mendampingi, dengan catatan kecil di tangan—detail, angka, dan koreksi.
Rapat itu bukan sekadar agenda rutin. Ia adalah deklarasi sunyi: perang melawan kemiskinan harus dimenangkan dengan data yang jujur.
Data yang Tak Boleh Berdusta
Di atas meja, grafik dan tabel tak lagi sekadar angka. Ia menjadi wajah-wajah warga di desa, anak-anak yang menunggu makanan bergizi, keluarga yang berharap bantuan tepat sasaran.
Bupati membuka suara dengan nada yang tegas namun penuh rasa.
“Setiap bantuan harus melalui validasi dan pengecekan yang ketat. Tidak boleh ada penerima yang tidak layak. Data harus riil, akurat, dan transparan.”
Kalimat itu meluncur seperti palu yang mengetuk kesadaran. Tak ada ruang untuk manipulasi. Tak ada toleransi bagi data yang direkayasa. Di tanah perbatasan, kesalahan data bisa berarti satu keluarga kehilangan harapan.
Rapat berlangsung dalam intensitas yang nyaris hening. Sesekali terdengar suara kertas dibalik, pena digores, dan instruksi yang dicatat cepat.
MBG: Dari Dapur ke Masa Depan
Program MBG kini telah berjalan melalui enam dapur aktif. Sebanyak 12.000 penerima telah merasakan manfaatnya:
373 anak TK, 5.311 siswa SD, dan 2.215 siswa SMP.
Angka-angka itu bukan sekadar statistik. Ia adalah bekal pagi, semangat belajar, dan denyut masa depan.
Namun pemerintah belum puas. Sekolah-sekolah yang belum menerima manfaat kini menjadi fokus monitoring. Pendataan dilakukan detail—hingga tingkat desa dan kecamatan. Tak ada wilayah yang boleh luput dari perhatian.
Wakil Bupati menambahkan dengan nada yang tenang namun penuh urgensi:
“Kita tidak boleh bekerja setengah hati. Setiap desa harus terdata. Setiap kebutuhan riil masyarakat harus kita ketahui dengan jelas.”
Libur yang Dikorbankan, Masa Depan yang Diselamatkan
Instruksi itu jelas: seluruh Perangkat Daerah bersama para camat harus bergerak cepat. Bahkan hari libur pun bisa menjadi hari kerja jika itu demi data yang akurat.
Pendataan kemiskinan, koperasi, dan kebutuhan riil masyarakat harus dilakukan menyeluruh. Pemerintah tak ingin lagi mengandalkan data lama yang usang. Mereka menginginkan data yang hidup—yang menyentuh langsung denyut warga.
Di luar ruangan, Atambua tetap bergerak seperti biasa. Namun di dalam ruang itu, kebijakan sedang ditenun—benang demi benang—agar tak ada lagi bantuan yang salah alamat.
Komitmen yang Tak Boleh Luntur
Rapat koordinasi itu berakhir tanpa gemuruh. Tetapi komitmennya menggema.
Kerja nyata.
Data valid.
Bantuan tepat sasaran.
Kesejahteraan masyarakat Belu sebagai prioritas.
Di tanah yang berbatas langsung dengan negara lain ini, pemerintah sadar: martabat daerah tidak hanya ditentukan oleh garis batas geografis, tetapi oleh sejauh mana negara hadir untuk rakyatnya.
Dan di balik pintu Ruang Kerja Bupati pagi itu, negara sedang berusaha hadir—dengan cara paling mendasar dan paling jujur: memastikan tak ada satu pun warga miskin yang terlewat dari perhatian.
