TIMIKA |LINTASTIMOR.ID] –Delapan faksi menyetujui Laporan Keterangan Pertangung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2024 dan Ranperda PP- APBD Mimika tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Jumat (4/7/2025) ditetapkan dalam Paripurna IV masa sidang II DPR Kabupaten Mimika tentang penyampaian catatan rekomendasi DPR Kabupaten Mimika terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2024 dan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRK Mimika
Pembahasan Ranperda PP- APBD Mimika tahun 2024 dipimpin langsung oleh Primus Natikapereyau Ketua DPRK Mimika.
Ia didampingi Asri Akaz Wakil Ketua I, Karel Gwijangge Wakil Ketua II dan Ester Tsenawatme Wakil Ketua lII, hadir pula Johannes Rettob Bupati Mimika, Petrus Yumte Pj Sekda Mimika , Gat Tebay Sekretaris Dewan (Sekwan), Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Selaku pemimpin sidang Primus memberikan kesempatan kepada Fraksi Golkar untuk menyampaikan Pernyataan catatan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati dan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda PP- APBD 2024
Pendapat akhir Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Iwan Anwar Ketua Fraksi, setelah mencermati jawaban Bupati tentang LKPJ Tahun anggaran 2024 maka Fraksi Golkar memberikan apresiasi, namun ada beberapa poin sebagai dukungan yaitu Kesehatan, karena Golkar sangat support atas pengendalian malaria, maka fraksi mendorong ketersediaan obat malaria di setiap pos kesehatan termasuk.
Fraksi Golkar juga apresiasi langkah Dinas kesehatan dalam mendatangkan obat malaria namun sayangnya obat malaria masih terbatas sehingga pasien harus membeli.
Terkait pembentukan DOB, agar kajian dengan Unipa tidak hanya wacana saja, ini menjadi perhatian karena pembentukan DOB adalah salah satu jalan pemerataan pembangunan.
Semua elemen harus bersatu. Karena adanya pengalaman pahit soal DOB. Dan soal jalan Irigasi dan hasanudin harus diprioritaskan di APBD 2026, selain itu, mengenai Penyaluran Bopda tetap menjadi perhatobatDOBariaitu dapat meringankan sekolah swasta, dan guru, Fraksi Golkar juga meminta agar perlu adanya penyesuaian anggaran tunjangan terhadap kinerja DPRK, untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan di anggaran yang akan datang.
“Bupati dan wakil menjadi harapan masyarakat Mimika maka Fraksi Golkar mengharapkan bupati dan wakil bisa menjalankan sesuai harapan masyarakat. Jangan ditengah jalan terjadi picah Kongsi. “ujarnya
Untuk itu, Fraksi Golkar menerima dan menerima LKPJ Bupati Mimika 2024 dan Ranperda PP- APBD untuk ditetapkan menjadi Perda.
Fraksi Golkar juga meminta agar Pemerintah Daerah segera mengkaji dan dianalisis tokoh-tokoh untuk menjadi pahlawan nasional, adapun nama-nama tokoh yang perlu diusung dalam pahlawan nasional yaitu Yohanes kapiyau, mozes Kilangin, Pdt alfred Tinal.
Selanjutnya pendapat akhir Fraksi PKB yang dibacakan okeh Benyamin Sarira Ketua Fraksi PKB mengatakan, bahwa pada dasarnya PKB menerima dan memberikan apresiasi kepada LKPJ Bupati Mimika dan Ranperda PP- APBD
Namun PKB memberikan catatan sebagai berikut, yaitu terkait guru PPPK yang sampai hari ini belum menerima gaji, maka PKB meminta atensi Bupati dapat mengakomodasi hak-hak guru PPPK, dalam Anggaran APBD tahun selanjutnya
“Fraksi PKB soroti pelayanan kesehatan puskemas belum merata, dan meminta Pemda dapat membuat lapak khusus untuk UMKM terurama bagi mama-mama Papua untuj menjual keeajinan tangan, begitupun Dinsos dalam soal pemberikan bantuan sosial “ucapnya
Selain itu, terlait kebersihan kota, Fraksi PKB menilai masih kurang, penangan sampah belum baik, PKB juga mendorong prioritas Pemda terhadap pekerjaan Multiyears yang berdampak langsung kepada masyarakat, serta meningkatkan pelayanan publik disetiap OPD.
“Bupati harus berikan rekomendasi, soal perekrutan tenaga kerja FI yang terkesan tertutup, juga karyawan mogok kerja, selain itu, PKB juga Soroti WTP yang dinikai tidak sesuai dengan kondisi rill,”ketusnya
Mengenai dana Hibah lanjut Benyamin, soal bantuan Kesbangpol kepada Parpol, terkait dana pembinaan , harusnya persatu suara diberikan Rp 50 ribu, bukan lagi 10 ribu.
Maka dengan ini fraksi PKB menyetujui dengan catatan, agar kedepan pemerintahan bisa lebih baik.
Sementara itu pendapat akhir Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Adrian Thie Ketua Fraksi, bahwa setelah mendengar jawaban Bupati Mimika terhadap LKPJ Bupati Mimika dan Ranperda PP- APBD, Fraksi PDIP memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tim TAPD juga Bupati Mimika
“Pada prinsipnya Fraksi PDIP sangat mendukung kebijakan Pemerintah ,maka Fraksi PDIP menerima dan menyetujui LKPJ Bupati Mimika juga Ranperda PP- APBD, 2024 untuk selanjutnya dapat disahkan menjadi peraturan daerah,”tambahnya
Namun ada beberapa rekomendasi, seperti konsultan harus selalu ada di lokasi proyek, dan pemilihan konsultan harus benar-benar kompeten, PDIP juga minta agar semua aset Pemda harus di cek kembali
Selanjutnya pengisian jabatan, harus sesuai dengan disiplin ilmu, agar sesuai visi dan misi bupati dan wakil bupati.
“Fraksi PDIP juga mengharapkan agar kedepan bisa digelar event seni dari suku Amungme dan Kamoro, untuk memperkenalkan budaya Papua, selain itu dana hibah yang akan diberikan, nantinya harus diteliti agar tidak terjadi Pendobelen ,”tegasnya
Selanjutnya pandangan akhir Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh Desi putrika ketua Fraksi, apresiasi kepada bupati Mimika yang telah menjelaskan LKPJ Bupati Mimika dan Ranperda PP- APBD, untuk itu, Fraksi Demokrat, mendorong dilakukanya evaluasi penganggaran lintas sektor, Demokrat juga menilai adanya penurunan distribusi, maka perlu adanya evaluasi karena dinilai pemungutan retribusi yang tidak maksimal
Lanjutnya, Dana Otsus dan bagi hasil merupakan instrumen penting dalam mempercepat pembangunan namun pengelolaan harus tranparansi.
“Fraksi juga mendorong agar pembangunan infrastruktur menjadi agenda utama dalam perencanaan teknis yang matang dengan mendukung tranparansi dan akuntabilitas, “tambahnya
Mengenai Program Air bersih dan MCK Fraksi Demokrat merekomendasi agar program air bersih dapat diselesaikan selama kepemimpinan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong.
Selain itu, Tapal batas juga harus menjadi perhatian serius, karena sering terjadi konflik, dengan kabupaten tetangga,maka bupati harus bisa menyelesaikan ini, begitu juga dengan formasi CPNS 2025, pemerintah harus pastikan ke Kemenpan RB, guna mendapatkan informasi, yang tepat, agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah.
“Maka dengan demikian Fraksi Demoktat Memerima dan menyetujui LKPJ Bupati Mimika dan Ranperda PP- APBD 2024 untuk ditetapkan sebagai Perda Mimika,”ungkapnya
Pendapat akhir Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh, Elinus Mom Ketua Fraksi, bahwa Fraksi Gerindra berterima kasih kepada bupati dan wakil bupati Mimika untuk itu Fraksi Gerindra menerima dan menyetujui LKPJ Bupati Mimika dan Ranperda PP- APBD 2024 dengan catatan.
Yaitu, Fraksi Gerindra meminta agar segera mengangkat Plt Kepala Dinas PU PR, dengan merujuk pada Undang-undang yang ada, Fraksi Gerindra juga mendorong percepatan pembangunan sekolah rakyat.
“Fraksi Gerindra juga meminta agar Dinas Pendidikan harus melakukan evaluasi pembayaran dana BOS, dengan tranparansi ditingkat sekolah, dan segera menaikan status RSUD Mimika dari tipe C ke tipe B,”imbuhnya
Selain itu , Fraksi Gerindra meminta agar segera evaluasi konsultan pengawas, demi pembangunan yang berkualitas, dan mendorong komoditas pangan lokal, serta optimal sektor perikanan, guna menekan pasokan komoditi dari luar.
“Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah segera memantau perekrutan tenaga kerja dari 174 kontraktor, agar dapat prioritas calon karyawan ber KTP Mimika,”tegasnya
Untuk itu Fraksi Gerindra memohon kepada Pemerintah untuk menerapkan LKPJ Bupati Mimika dan Ranperda PP- APBD menjadi Perda 2025.
Pandangan Akhir Fraksi Eme Neme Yauware, yang dibacakan oleh Elias Mirip, ketua Fraksi, mengatakan setelah mendengar penjelasan bupati tentang LKPJ Bupati Mimika dan Ranperda PP- APBD 2024, maka Fraksi Eme Neme Yauware menerima dan menyetujui untuk dapat ditetapkan menjadi Perda 2024.
Meski menyetujui, namun Fraksi Eme Neme Yauware juga memberikan catatan, meminta kepada bupati agar segera memberikan atensi kepada 27 organisasi penerima dana hibah terkait laporan pertangung jawaban.
Pandangan Akhir Fraksi Rakyat Bersatu yang dibacakan oleh Herman Gafur Ketua Fraksi, bahwa, Fraksi memberikan masukan dan catatan sebagai berikut, segera menyelesaikan persoalan SK PPPK yang telah lulus sejak 2023, dan segera alokasi anggaran untuk penyelesaian proyek air bersih di Mimika.
“Segera perdayakan pasar Mapuru Jaya dan Pasar Sp4 agar bisa berfungsi, sekiranya ini bisa menjadi evaluasi Pemkab Mimika,”ungkapnya
Pandangan akhir Kelompok Khusus yang dibacakan oleh, Abrian Katagame, Ketua Fraksi, bahwa kelompok khusus memberikan apresiasi kepada bupati dan wakil bupati Mimika, atas penyampaian LKPJ Bupati Mimika dan Ranperda PP- APBD 2024
Fraksi Kelompok Khusus, meminta agar segera evaluasi ASN yang tidak produktif dan tempatkan ASN Papua di posisi jabatan tertentu, dan segera selesaikan tapal batas, serta pelaksanaan jobsite untuk mengurangi angka pengangguran.
“Untuk itu kami fraksi Kelompok khusus menerima LKPJ Bupati Mimika dan Ranperda PP- APBD untuk ditetapkan menjadi Perda, “ tuturnya
Maka pada pandangan akhir, dinyatakan 8 fraksi menerima dengan catatan.
Primus Natikapereyau dalam sambutanya mengatakan, tujuan LKPJ untuk memberikan gambaran program evesiensi penggunaan anggaran selama 1 tahun, maka dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK memberikan catatan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati , terkait penyelenggaraan program
“DPR memberikan apresiasi penyelenggaraan program meski ada catatan rekomendasi untuk perbaikan ditahun mendatang, “tuturnya
Lanjutnya, LKPJ Bupati 2024 dan Ranperda PP-APBD akan disampaikan ke gubernur untuk dievaluasi , sehingga dapat memberikan gambaran taget pelaksanaan dan pencapaian dalam kurun waktu 1 tahun
Selain itu Johannes Rettob dalam sambutanya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRK Mimika atas pencapaian dan kerja keras akhirnya semua bisa berjalan dengan baik
“Kita telah mendengar pendapat akhir tentang LKPJ Bupati 2024 dan Ranperda PP-APBD 2024, maka tanggapan dan rekomendasi yang disampaikan fraksi, sebagaimana menjadi mitra pemerintah, maka itu akan menjadi koreksi dan masukan bagi kami, untuk dapat bekerja dengan sunguh-sunguh,”ucapnya
Ia juga menghargai kekeluargaan antara eksekutif dan legislatif dalam rangka memberikan pelayanan dan kesejahteraannya, guna perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan .
“LKPJ Bupati 2024 dan Ranperda PP-APBD 2024 akan ditetapkan menjadi Perda, semua upaya yang kita lakukan demi Kabupaten Mimika,inipun menjadi pesan bagi kita, kiranya menjadi awal yang baik dan bersinergi menjadi satu semangat, sehingga agenda yang direncanakan bisa optimal untuk seluruh rakyat Indonesia,”pungkasnya.
