TIMIKA | LINTASTIMOR.ID]– Suara dari Perbatasan untuk Perdamaian dunia.
Dikala yang penuh simbol kebersamaan itu, Kamis (2/10/2025), ruang Paripurna DPRK Mimika menjadi saksi sejarah.
Delapan fraksi yang berbeda warna politik justru melebur dalam satu suara: menyetujui delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Non APBD Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mimika.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang III DPRK Mimika, sebuah forum demokrasi yang memperlihatkan wajah politik lokal yang matang—berdebat keras dalam proses, tetapi bulat dalam keputusan.
“Semua dinamika, perbedaan pandangan, bahkan perdebatan yang tajam adalah hal wajar. Namun, semua itu bagian dari semangat demokrasi untuk menghasilkan produk hukum yang aspiratif, aplikatif, dan berpihak pada rakyat Mimika,”
— Primus Natikapereyau, Ketua DPRK Mimika
8 Raperda yang Disepakati
Fraksi Golkar, PKB, PDI Perjuangan, Demokrat, Gerindra, Eme Neme Yauware, Rakyat Bersatu, dan Kelompok Khusus masing-masing menyampaikan pandangan akhir, sebelum akhirnya menyetujui delapan ranperda strategis yang menyentuh hajat hidup masyarakat Mimika.
Daftar Raperda yang disahkan:
- Subsidi Transportasi Wilayah Pesisir dan Pegunungan.
- Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua.
- Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Pembagian Saham Hasil Divestasi PT Freeport Indonesia kepada Pemilik Hak Ulayat dan masyarakat terdampak permanen.
- Perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perseroan Daerah Mimika Abadi Sejahtera.
- Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mimika.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, yang turut hadir menandatangani berita acara penetapan bersama pimpinan DPRK, menegaskan bahwa produk hukum ini akan menjadi dasar penting bagi pembangunan jangka panjang Mimika.
“Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRK. Kerja keras, dedikasi, dan semangat kolektivitas dalam pembahasan ini adalah energi baru untuk Mimika yang maju, mandiri, dan sejahtera,”
— Johannes Rettob, Bupati Mimika
Politik Lokal, Aspirasi Nasional
Rapat paripurna ini tidak sekadar ritual formal. Ia adalah refleksi dari politik lokal yang menjelma jadi cermin demokrasi nasional—di mana kepentingan masyarakat perbatasan Papua Tengah mendapat ruang hukum dan regulasi yang kuat.
Produk hukum ini bukan sekadar teks peraturan, tetapi fondasi sosial, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan Mimika lima tahun ke depan. Dari pengusaha OAP hingga masyarakat pesisir dan pegunungan, dari urusan kependudukan hingga saham Freeport, semua dirangkai dalam bingkai keadilan lokal yang berpijak pada kepentingan rakyat.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai energi baru. Kemitraan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif adalah kunci terwujudnya Mimika yang lebih maju,”
— Primus Natikapereyau, Ketua DPRK Mimika
Malam itu, ketika palu sidang diketuk, gema demokrasi terasa lebih nyaring: Mimika sedang menulis bab baru perjalanan politiknya.
