JAYAPURA |LINTASTIMOR.ID—
Di Aula Tonny A. Rompis, Markas Kodam XVII/Cenderawasih, transformasi itu dimulai. Bukan dengan derap sepatu atau aba-aba baris-berbaris, melainkan lewat layar presentasi, diskusi aktif, dan kesadaran baru akan pentingnya tata kelola pajak yang modern dan transparan.
Kamis, 15 Januari 2026, Kodam XVII/Cenderawasih bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan Sosialisasi dan Aktivasi Sistem Coretax DJP Tahun Anggaran 2026—sebuah langkah strategis yang menandai komitmen institusi TNI AD dalam menyongsong era digitalisasi administrasi negara.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Inspektur Kodam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Sapto Widhi Nugroho, yang menegaskan bahwa penerapan Coretax bukan sekadar pembaruan sistem, melainkan bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
“Kegiatan ini memiliki arti penting dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan administrasi perpajakan. Sistem Coretax diharapkan mampu mewujudkan tata kelola perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan modern,”
— Brigjen TNI Sapto Widhi Nugroho, Irdam XVII/Cenderawasih
Disiplin Militer, Taat Pajak
Bagi Kodam XVII/Cenderawasih, disiplin tidak berhenti pada tugas pertahanan dan keamanan. Ia juga tercermin dalam kepatuhan administrasi, termasuk kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara.
Karena itu, Irdam menekankan agar seluruh peserta mengikuti sosialisasi dengan sungguh-sungguh dan tidak ragu berdiskusi secara aktif.
“Saya tekankan kepada para peserta agar menyimak dengan seksama. Jangan segan bertanya jika ada hal yang belum dipahami, agar implementasi Coretax DJP ini berjalan optimal di satuan masing-masing,” tambahnya.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa modernisasi sistem hanya akan efektif jika diiringi dengan pemahaman dan kesiapan sumber daya manusia.
Sinergi Negara dalam Satu Sistem
Sistem Coretax DJP sendiri dirancang sebagai tulang punggung baru administrasi perpajakan nasional—mengintegrasikan layanan, meningkatkan transparansi, serta memangkas birokrasi yang berbelit. Kehadiran DJP di lingkungan Kodam menjadi contoh nyata sinergi antarlembaga negara dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan berintegritas.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran personel TNI terhadap kewajiban perpajakan semakin meningkat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik bahwa aparat negara berada di garda depan dalam praktik kepatuhan hukum.
Refleksi Publik: Modernisasi sebagai Tanggung Jawab Bersama
Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik, langkah Kodam XVII/Cenderawasih mengikuti sosialisasi dan aktivasi Coretax menjadi pesan penting bagi masyarakat:
bahwa modernisasi bukan pilihan, melainkan keharusan;
dan bahwa keteladanan dimulai dari institusi negara itu sendiri.
TNI bukan hanya penjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga bagian dari ekosistem tata kelola negara yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Sosialisasi Kanwil DJP Ibu Renni beserta tim, Brigjen TNI Endra Saputra Kusuma Z. R., S.E. (Danrindam XVII/Cenderawasih), Kolonel Arm Victor Jacob Lucas L., S.Sos., M.Tr (Han) (Asrendam XVII/Cen), para Asisten Kasdam, serta para Kepala Badan Pelaksana Kodam XVII/Cenderawasih.
Di Aula Tonny A. Rompis hari itu, pesan yang mengemuka sederhana namun mendasar:
disiplin fiskal adalah bagian dari disiplin kebangsaan.
