Ketika Wakil Bupati Puncak Menyapa Kampung dan Menitipkan Amanah Negara
PUNCAK |LINTASTIMOR.ID]— Di tanah tinggi Beoga, pagi tidak pernah datang tergesa. Angin bergerak pelan, menyentuh rumah-rumah kayu dan wajah-wajah kampung yang menunggu. Hari itu, negara memilih hadir bukan lewat surat, tetapi lewat langkah kaki. Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal turun langsung ke kampung—membawa Dana Desa, sekaligus pesan tentang tanggung jawab dan kebersamaan.
Pemerintah Kabupaten Puncak menyalurkan Dana Kampung bagi masyarakat di lima distrik Daerah Pemilihan II: Beoga, Wangbe, Beoga Barat, Beoga Timur, dan Ogamanim. Penyaluran dipusatkan di Distrik Induk Beoga, tempat warga dan para kepala kampung berkumpul dalam satu lingkaran besar harapan.
Di tengah kegiatan itu hadir Wakil Bupati Naftali Akawal, S.E., M.M., Wakapolres Puncak Kompol Mansur, perwakilan DPRK Puncak Jackson Hagabal, S.H., serta lima kepala distrik wilayah tersebut. Tidak ada jarak berlebih. Pemerintah dan masyarakat berdiri dalam satu ruang yang sama—ruang tanggung jawab.
Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Puncak: memastikan setiap Dana Kampung dan bantuan negara diterima langsung oleh distrik, tanpa perantara yang menjauhkan makna.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati tidak berbicara panjang. Ia memilih kata-kata yang sederhana, namun menembus hati.
“Dana ini negara titipkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kampung. Gunakan dengan baik. Pertanggungjawabkan dengan jujur,”
— Wakil Bupati Puncak, Naftali Akawal
Ia menegaskan, Dana Kampung bukan milik pribadi, bukan pula untuk dibawa keluar dari wilayah Puncak. Dana itu harus tetap tinggal—berubah menjadi jalan, rumah, pendidikan, dan kehidupan yang lebih layak.
“Dana kampung tidak boleh dibawa keluar dari Puncak. Dana ini harus hidup di kampung, untuk masyarakat kampung,”
Nada suaranya tegas, tetapi tidak meninggi. Ketegasan itu lahir dari rasa cinta pada tanah sendiri—cinta yang ingin menjaga agar amanah negara tidak tersesat.
Di hadapan para kepala kampung, Wakil Bupati juga menyampaikan satu hal penting yang menyentuh ruang batin kepemimpinan: masa jabatan kepala kampung lama akan berakhir pada 30 Desember 2025. Setelah itu, akan diterbitkan SK kepala kampung baru.
Pesannya bukan ancaman, melainkan ajakan untuk menerima perubahan dengan lapang dada.
“Kepala kampung lama harus terima dengan hati yang dingin. Ini hal biasa dalam pemerintahan. Tujuan kita satu: untuk masyarakat,”
Di Beoga, penyaluran Dana Kampung hari itu bukan sekadar urusan administrasi. Ia menjadi peristiwa sosial—tentang kehadiran pemerintah, tentang kepercayaan yang dititipkan, dan tentang pergantian yang harus diterima demi kebaikan bersama.
Ketika kegiatan usai, kampung kembali tenang. Namun satu hal tertinggal dan berdenyut pelan di hati warga: negara pernah datang, menyapa, dan mempercayakan masa depan ke tangan kampung itu sendiri.
