Di Jila, sebuah bangunan perpustakaan berhenti pada umpak. Dana telah mengalir, harapan justru menggantung.
MIMIKA |LINTASTIMOR.ID-Di Distrik Jila, Mimika, bangunan yang seharusnya menjadi ruang sunyi bagi anak-anak membaca kini berdiri tanpa dinding, tanpa atap, tanpa masa depan yang jelas. Hanya pondasi—umpak beton yang seolah menandai bukan awal pembangunan, melainkan jeda panjang yang mencurigakan.
Proyek pembangunan Perpustakaan SMP Negeri Jila, yang dibiayai dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2025, kini menjadi sorotan. Bukan karena prestasinya, melainkan karena keterhentiannya. Dana telah dicairkan, pekerjaan justru berhenti di titik paling awal.
Ketua Kelompok Khusus Anggota DPRK Mimika, Abrian Katagame, menyampaikan keprihatinannya. Bagi dia, proyek mangkrak ini bukan sekadar soal teknis pembangunan, melainkan soal roh dan semangat Otsus yang dinilai mulai menyimpang dari tujuan utamanya: kesejahteraan Orang Asli Papua.
“Dana Otsus seharusnya hadir untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat Papua, termasuk pendidikan. Tapi yang terjadi, pembangunan justru berhenti di pondasi,”
Abrian Katagame, Ketua Kelompok Khusus DPRK Mimika.
Menurut Abrian, proyek tersebut baru mengerjakan pondasi (umpak), sementara dana telah dicairkan sekitar 30 persen melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar tentang pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan proyek.
Ia pun mendesak aparat penegak hukum—BPK, Kepolisian, dan Kejaksaan—untuk turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek-proyek pemerintah yang menggunakan Dana Otsus.
“Kalau pekerjaan fisik baru sekitar 17 sampai 30 persen, tetapi realisasi anggaran bisa sampai 100 persen, ini jelas merugikan negara dan masyarakat Mimika,” tegas Abrian.
Lebih jauh, Abrian menilai lemahnya pengawasan menjadi pintu masuk terjadinya kerugian negara. Monitoring dan evaluasi dari dinas terkait, konsultan perencanaan, maupun pengawas lapangan disebut kerap tidak berjalan maksimal.
“Pengawasan harus diperketat. Kalau tidak, praktik seperti ini akan terus berulang dan membuka ruang korupsi,” ujarnya.
Bagi masyarakat Jila, perpustakaan bukan sekadar bangunan. Ia adalah simbol harapan—ruang bagi anak-anak kampung untuk bermimpi lebih jauh dari batas geografis mereka. Ketika proyek itu terhenti, yang tertunda bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga hak dasar atas pendidikan yang layak.
Abrian menegaskan, penegakan hukum bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan setiap rupiah Dana Otsus benar-benar kembali kepada rakyat.
“Kami ingin pembangunan di Mimika berjalan sesuai harapan masyarakat—dari kampung ke kota. Penegakan hukum adalah jalan agar keadilan pembangunan itu benar-benar sampai,” tutupnya.
Di Mimika, pondasi perpustakaan itu masih berdiri diam. Namun suara kritik kini mulai mengeras—menuntut agar Dana Otsus tidak lagi berhenti di beton, melainkan bergerak nyata mengangkat masa depan generasi Papua.
