Sebelum kembali duduk di kursi jabatan, para kepala kampung di Mimika diwajibkan menengok ke belakang—menyusun laporan dana yang telah mereka kelola. Bupati Johannes Rettob tak ingin satu rupiah pun menguap tanpa pertanggungjawaban.
TIMIKA |LINTASTIMOR.ID)— Pagi itu, di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, udara terasa jernih setelah hujan malam. Bupati Mimika Johannes Rettob berdiri di depan barisan aparatur sipil negara, menatap jauh ke arah timur. Suaranya tegas namun bergetar oleh nada tanggung jawab.
“Kepala kampung yang ingin istirahat atau melanjutkan jabatan, wajib melaporkan terlebih dahulu penggunaan dana yang sudah mereka pakai. Kalau belum melapor, bagaimana kita bisa memberikan dana lagi?”
Seruan itu bukan sekadar peringatan, melainkan langkah korektif. Rettob ingin menegakkan disiplin dalam pengelolaan Dana Desa (DD) yang setiap tahun mengalir ke pelosok Mimika. Ia menegaskan, tidak ada pengukuhan kepala kampung sebelum laporan pertanggungjawaban rampung.
Beberapa waktu lalu, sang bupati bahkan membatalkan pengukuhan sejumlah kepala kampung. Alasannya sederhana: laporan penggunaan dana belum tuntas. Bagi Rettob, jabatan bukan hak, melainkan amanah yang diukur dari sejauh mana seseorang bertanggung jawab atas uang rakyat.
“Saya suruh mereka laporkan dulu semua. Pengukuhan bisa dilakukan kalau laporan sudah beres. Saya beri waktu dua minggu dari kemarin,” ujarnya usai apel pagi, Senin (10/5/2025).
Langkah itu menjadi cermin politik bersih dan pemerintahan yang akuntabel. Dalam pandangan Rettob, membangun Mimika tak bisa hanya dengan batu dan semen; yang lebih penting adalah membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola dana.
Dana Desa sejatinya dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi kampung, memperbaiki infrastruktur dasar, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Namun tanpa laporan yang jelas, semua itu bisa berubah menjadi sekadar angka di atas kertas.
Bupati berharap, transparansi dan ketepatan sasaran menjadi budaya baru di tingkat kampung. Ia ingin para kepala kampung belajar bahwa administrasi bukan beban, melainkan bagian dari tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang mereka layani.
“Kalau laporan jelas, kita tahu uang itu benar-benar dipakai untuk masyarakat. Saya ingin Mimika jadi contoh daerah yang tertib administrasi dan jujur dalam penggunaan dana desa,” tutur Rettob.
Di tengah hiruk-pikuk politik dan dinamika pembangunan di tanah Amungsa, langkah Johannes Rettob seperti menyiram air jernih di atas tanah yang berdebu. Ia tahu, akuntabilitas bukan hanya urusan laporan—tetapi soal warisan kepercayaan yang harus dijaga.
