BETUN |LINTASTIMOR.ID — Di tengah udara panas akhir Februari yang menggantung di atas Kota Betun, Ibu Kota Kabupaten Malaka, suara itu terdengar lebih pelan dari biasanya. Bukan suara seorang pejabat yang sedang berpidato penuh optimisme, melainkan nada prihatin seorang kepala daerah yang menyadari badai fiskal sedang bergerak pelan namun pasti.
— akrab disapa SBS — tak sekadar berbicara soal angka. Ia berbicara tentang nasib.
Di hadapan para Imam Katolik, ia menyampaikan satu permohonan yang tidak lazim keluar dari forum pemerintahan:
╔════════════════════════════════╗
“Doakan ekonomi negara ini.
Jangan sampai yang baru kami angkat,
justru harus kami rumahkan kembali”, Bupati Malaka Stefanus Bria Seran
╚════════════════════════════════╝
Gelombang Efisiensi yang Menghantui
Tahun 2026 belum genap berjalan lama. Namun kebijakan pengurangan belanja pegawai hingga 30 persen sudah lebih dulu menjadi bisik-bisik yang berubah menjadi kecemasan kolektif.
Pernyataan tentang potensi merumahkan sekitar 9.000 PPPK di lingkup Pemerintah Provinsi NTT sempat viral dan mengguncang ruang publik. Di Malaka, gema itu terasa nyata.
Sebab pada 23 Februari 2026 lalu, Pemerintah Kabupaten Malaka baru saja mengangkat 791 PPPK Paruh Waktu.
Baru saja diambil sumpahnya.
Baru saja mengenakan seragam kebanggaan.
Baru saja pulang ke rumah membawa kabar bahwa hidup akan sedikit lebih pasti.
Kini, bayang-bayang efisiensi menghampiri.
791 Nama, 791 Harapan
Bagi SBS, 791 PPPK itu bukan sekadar angka dalam struktur APBD. Di baliknya ada dapur yang harus tetap berasap, ada anak-anak yang menunggu uang sekolah, ada cicilan motor, ada orang tua yang menanti obat.
╔════════════════════════════════╗
“Masa baru diangkat harus dirumahkan kembali?”
╚════════════════════════════════╝
Kalimat itu meluncur tanpa retorika. Ia terdengar lebih seperti pertanyaan kepada takdir.
Di ruang kerjanya, SBS mengakui kegelisahan itu nyata. Bukan hanya soal administrasi keuangan daerah, melainkan tentang menjaga kepercayaan rakyat kepada negara.
Mengencangkan Ikat Pinggang
Kepada Wakil Bupati Malaka, , SBS berpesan agar pemerintah tetap solid. Situasi fiskal tidak mudah, namun kepanikan bukanlah solusi.
“Harus berhemat. Harus cari langkah strategis. Pelayanan publik tidak boleh berhenti,” tegasnya.
Ia menyadari, pemerintah daerah berada di simpang jalan: antara disiplin anggaran dan tanggung jawab sosial.
Malaka bukan kota besar dengan cadangan fiskal berlimpah. Namun Malaka adalah daerah yang hidup dari solidaritas. Di situlah SBS menggantungkan harapan — bukan hanya pada kalkulasi teknokratis, tetapi juga pada kekuatan moral.
Doa sebagai Daya Tahan
Permintaan kepada para Imam Katolik bukan sekadar simbol religiusitas. Itu adalah pengakuan bahwa krisis ekonomi tidak hanya diselesaikan dengan angka, tetapi juga dengan kebijaksanaan.
SBS berharap doa menjadi energi kolektif bagi para pengambil kebijakan di pusat maupun daerah. Agar efisiensi tidak membabi buta. Agar angka-angka di neraca tidak menelan manusia.
╔════════════════════════════════╗
“Kita tidak boleh kehilangan rasa kemanusiaan
hanya karena tekanan fiskal.”
╚════════════════════════════════╝
Malaka dan Ketahanan Moral
Di tengah kecemasan 2026, Malaka sedang diuji:
mampukah daerah kecil di selatan perbatasan ini menjaga stabilitas tanpa mengorbankan 791 keluarga?
Pertanyaan itu belum menemukan jawaban pasti.
Namun satu hal jelas: SBS memilih tidak diam. Ia memilih berbicara. Ia memilih meminta doa.
Dan mungkin, di situlah kekuatan pertama sebuah daerah diuji — bukan hanya pada ketahanan anggarannya, tetapi pada keberanian moral pemimpinnya.
Mari kita doakan bersama, agar badai fiskal ini tidak berubah menjadi badai sosial. Agar Malaka tetap kuat. Dan 791 harapan itu tidak padam sebelum sempat benar-benar menyala.
