TIMIKA |LINTASTIMOR.ID) – Di bawah langit Mimika yang perlahan berubah warna menjelang sore, sebuah pernyataan mengalun dari kursi tertinggi pemerintahan daerah itu. Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengajak para pejabat untuk berkaca—dan bila perlu, melangkah mundur dengan hormat, jika jabatan yang mereka emban tak lagi sepadan dengan kepangkatan yang dimiliki.
“Kalau tidak sesuai pangkatnya, sebaiknya mengundurkan diri,” ujar Johannes dengan nada tegas namun sarat makna, saat memberikan arahan dalam sebuah forum internal pemerintahan.
Langkah ini bukan semata urusan administratif. Ia lahir dari kehendak untuk menata birokrasi Mimika agar lebih bersih, profesional, dan terhindar dari ketimpangan struktural yang kerap menyulitkan jenjang karier para ASN di bawahnya.
“Saya belum bisa melakukan penataan karena adanya peraturan terbaru dari BKN. Mutasi tidak bisa dilakukan sembarangan. Kalau dipaksakan, sistem kepegawaian bisa diblokir,” jelas Johannes, menjabarkan rintangan yang dihadapinya.
Namun di tengah keterbatasan ruang gerak itu, harapan tetap dijaga. Johannes memuji sikap para pejabat yang telah sadar diri dan memilih mengundurkan diri secara sukarela. “Sudah ada 13 orang yang ajukan pengunduran diri karena mereka sadar. Ini contoh yang patut dihargai,” tuturnya.
Tak sekadar pernyataan normatif, seruan itu hadir sebagai refleksi dari keinginan untuk membangun kembali fondasi birokrasi yang adil dan berbasis kompetensi.
“Kita harus tata kembali birokrasi Mimika. Semua PNS harus tahu, ketika saya duduki jabatan ini, saya harus berpangkat apa. Itu bagian dari tanggung jawab,” tambahnya, mengakhiri pernyataan dengan getaran harapan.
Di balik kalimat-kalimatnya yang tertata, Johannes Rettob seolah ingin mengembalikan wibawa jabatan kepada tempat yang semestinya. Di mana bukan pangkat yang mengejar jabatan, melainkan jabatan yang ditopang oleh pangkat dan integritas. Sebuah visi untuk Mimika yang tidak hanya maju, tapi juga tertata dalam martabat.
