Fokus pada Kepatuhan Barang dan Modal
TIMIKA [LINTASTIMOR.ID] — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Tengah resmi memulai pemeriksaan kepatuhan terhadap belanja daerah Pemerintah Kabupaten Mimika. Fokus audit kali ini tertuju pada belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dilakukan dalam dua tahun terakhir.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen Tappi Malissa, membenarkan dimulainya proses pemeriksaan tersebut.
“Kami baru menerima surat pemberitahuan bahwa hari ini tim dari BPK Provinsi Papua Tengah tiba di Timika, sesuai dengan surat tugas yang telah disampaikan,” ujarnya usai mengikuti apel pagi di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (13/10/2025).
Pemeriksaan ini akan berlangsung selama kurang lebih 50 hari, mencakup periode tahun anggaran 2024 hingga triwulan III tahun 2025.
Marthen menjelaskan, pemeriksaan kepatuhan ini memiliki fokus yang berbeda dari pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sebelumnya telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“LKPD itu bersifat universal,” jelasnya. “Sedangkan pemeriksaan kepatuhan ini lebih rinci, menelaah langsung belanja-belanja yang termuat dalam laporan keuangan tersebut.”
Untuk mendukung kelancaran proses audit, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Mimika diminta menyiapkan berbagai dokumen penting, seperti Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Standar Satuan Harga (SSH), Standar Harga Satuan (SHS), serta dokumen pendukung lainnya terkait belanja barang, jasa, dan modal.
“Ada beberapa dokumen yang harus disiapkan, termasuk standar harga satuan, dokumen-dokumen belanja barang, jasa, dan modal,” terang Marthen Malissa.
Dengan persiapan yang matang, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap proses pemeriksaan BPK kali ini dapat berjalan lancar dan memberikan rekomendasi konstruktif demi peningkatan tata kelola keuangan daerah.
LintasTimor.id – Suara dari Perbatasan untuk Dunia
