Dari Bau Sampah ke Martabat Daerah
ATAMBUA |LINTASTIMOR.ID-Pagi di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Belu itu tidak riuh, namun penuh kesadaran. Di balik meja rapat yang memanjang, Bupati Belu Willybrodus Lay, S.H. duduk berdampingan dengan Wakil Bupati Vicente Hornai Gonsalves, S.T, dan Penjabat Sekda Elly C.H. Rambitan, S.H. Senin, 9 Februari 2026, menjadi hari ketika persoalan-persoalan paling dekat dengan kehidupan warga—sampah, pangan, dan kesejahteraan—dibicarakan tanpa jarak birokrasi.
Rapat evaluasi bersama seluruh pimpinan Perangkat Daerah ini bukan sekadar rutinitas administratif. Ia menjadi ruang refleksi sekaligus penegasan arah: Belu harus bergerak cepat, terukur, dan berdampak nyata bagi rakyat.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait pelaksanaan program prioritas nasional. Dari penanganan darurat sampah, pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan sektor pariwisata, hingga penguatan ekonomi masyarakat—semuanya ditarik ke konteks lokal Belu yang menuntut kerja nyata, bukan sekadar laporan.
Bupati Willybrodus Lay menegaskan, waktu tidak berpihak pada kelambanan. Kuartal pertama 2026, menurutnya, harus menjadi tolok ukur awal keseriusan pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam perubahan yang bisa dirasakan warga.
“Program harus berjalan maksimal, terukur, dan menghasilkan dampak nyata. Bukan sekadar rencana, tetapi perubahan yang bisa dilihat dan dirasakan masyarakat.”
Sorotan utama tertuju pada persoalan sampah—masalah lama yang kerap dianggap sepele, namun sesungguhnya menyentuh martabat daerah. Bupati menegaskan penanganan darurat sampah tidak boleh ditunda, terlebih di kawasan wisata yang menjadi wajah Belu di mata pengunjung.
Ia menginstruksikan keterlibatan menyeluruh: Perangkat Daerah, para camat, hingga partisipasi aktif masyarakat. Sampah, dalam pandangannya, bukan hanya urusan kebersihan, tetapi cermin kesadaran kolektif dan kualitas pelayanan publik.
“Kita tidak bisa bicara pariwisata dan kesejahteraan jika lingkungan kita sendiri tidak kita jaga.”
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat perhatian serius. Program ini dipandang bukan sekadar agenda pemenuhan gizi, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Belu—anak-anak yang sehat hari ini adalah masa depan daerah esok hari.
Rapat tersebut berlangsung dengan nada tegas namun konstruktif. Tidak ada ruang untuk saling menyalahkan, tetapi juga tidak ada toleransi terhadap kinerja yang stagnan. Pesan yang mengemuka jelas: pemerintahan harus hadir sebagai solusi, bukan penonton persoalan.
Di ujung pertemuan, komitmen Pemerintah Kabupaten Belu ditegaskan kembali—membangun lingkungan yang bersih, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan memastikan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Pembangunan harus berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat, bukan berhenti di meja rapat.”
Di Atambua, pagi itu, negara hadir dalam skala yang paling dekat dengan warga. Dari urusan sampah hingga gizi anak, dari kebijakan pusat hingga kerja lapangan. Sebab bagi Belu, masa depan tidak dibangun dari slogan besar, melainkan dari keberanian menata hal-hal paling mendasar.
