ATAMBUA, [LINTASTIMOR.ID] — Pemerintah Kabupaten Belu terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan anak bangsa. Bertempat di Gedung Wanita Betelalenok, Jumat (25/7/2025), digelar Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten Belu.
Kegiatan ini mengangkat tema kuat: “Wajib Belajar 13 Tahun: Investasi Bangsa untuk Masa Depan Anak”, sebagai bentuk penegasan bahwa akses pendidikan tidak hanya berhenti pada jenjang dasar, tetapi berlanjut hingga menengah atas sebagai bentuk perlindungan dan hak anak.
Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Belu, Lidwina Vidiwaty Ng Lay, serta Maria Fridolin Beslin Leon dari Pokja Anak TP PKK.
“Pendidikan adalah jembatan masa depan. Kita ingin semua anak-anak Belu mendapat hak yang setara, tanpa terkecuali,” ujar Bupati Willybrodus Lay dalam sambutannya.
Ratusan peserta memadati aula Gedung Wanita, yang terdiri dari para guru PAUD, orang tua, tokoh perempuan, dan anak-anak dari berbagai latar belakang. Kehadiran mereka menjadi simbol bahwa masyarakat Belu siap mendukung kebijakan wajib belajar sebagai langkah nyata membangun generasi emas di perbatasan.
Ketua TP PKK, Lidwina Vidiwaty Ng Lay, menambahkan bahwa kebijakan wajib belajar bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar anak, termasuk perlindungan dari pernikahan dini, pekerja anak, dan eksploitasi.
“Saat anak-anak kita belajar, mereka sedang membangun masa depan. Maka, tidak boleh ada satu pun anak yang tertinggal,” tegas Lidwina.
Melalui momentum Hari Anak Nasional ini, Pemerintah Kabupaten Belu mengajak semua elemen — keluarga, sekolah, dan masyarakat — untuk bergandengan tangan memastikan setiap anak memiliki akses pendidikan hingga jenjang SMA/SMK.
Dengan gerakan bersama ini, Belu tidak hanya memperingati Hari Anak, tetapi juga menanamkan harapan besar: bahwa anak-anak Belu hari ini adalah pemimpin Indonesia di masa mendatang.
