TIMIKA | LINTASTIMOR.ID –
Di kota yang bertumbuh oleh tambang dan mimpi-mimpi modernitas, air bersih justru masih menunggu kepastian. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Timika—proyek vital yang digagas sejak 2012—kini berdiri di persimpangan antara harapan dan realitas anggaran yang membengkak.
Dari semula Rp374 miliar, angka itu melonjak menjadi Rp542 miliar dalam review 2022. Inflasi, perubahan harga material, serta dinamika teknis membuat kebutuhan biaya bertambah sekitar Rp136 miliar. Sementara realisasi anggaran baru menyentuh Rp267 miliar—sekitar 52,49 persen. Artinya, hampir separuh jalan masih belum teraspal kepastian.
Di lantai tiga Kantor Pusat Pemerintahan Mimika, Selasa (24/01/2026), suasana pertemuan antara Pemerintah Daerah, PT Freeport Indonesia, dan PT Air Minum Robongholo Nanwani (Perseroda) tak sekadar membahas angka. Yang dibicarakan adalah waktu yang terus berjalan, sementara air belum sepenuhnya mengalir.
Kepala Dinas PUPR Mimika, Inisenaiua Yoga Pribadi, tak menutup mata atas kendala yang terjadi.
╔══════════════════════════════════╗
║ “Program ini tidak dimonitor ║
║ secara rutin, sehingga waktu ║
║ banyak habis di pekerjaan ║
║ pelelangan tiap tahun.” ║
╚══════════════════════════════════╝
Pernyataan itu mengandung satu pesan tegas: problem bukan hanya pada dana, tetapi juga pada manajemen waktu dan konsistensi pengawasan. Proses lelang yang berulang setiap tahun membuat kontraktor pemenang seringkali kehilangan momentum kerja. Waktu efektif pembangunan menyusut sebelum pekerjaan benar-benar dimulai.
Padahal, secara fisik, denyut proyek ini sudah terasa. Puluhan kilometer pipa HDPE telah tertanam di bawah tanah Timika:
- 315 mm sepanjang 21 km
- 210 mm sepanjang 12 km
- 160 mm sepanjang 24,75 km
- 110 mm sepanjang 30 km
- 90 mm sepanjang 75 km
- 63 mm sepanjang 100 meter
Bangunan intake berkapasitas 90 m³, pompa 50 liter/detik, instalasi WTP 2×100 liter/detik, reservoir 2×1250 m³, hingga dukungan listrik 865 KVA lengkap dengan empat genset dan delapan sensor kualitas air—semuanya berdiri sebagai bukti bahwa proyek ini bukan sekadar wacana.
Namun infrastruktur saja tak cukup.
╔══════════════════════════════════╗
║ “Hal ini perlu lembaga khusus ║
║ yang akan mengelola, sehingga ║
║ memiliki hitungan ekonomis yang ║
║ betul-betul bisa diterapkan ║
║ dalam tarif nanti.” ║
╚══════════════════════════════════╝
Yoga menegaskan, tanpa pengelolaan profesional dan perhitungan ekonomis yang matang, SPAM berpotensi menjadi beban baru, bukan solusi. Tarif air, keberlanjutan operasional, dan kesehatan finansial pengelola menjadi bab penting yang tak boleh diabaikan.
Di sisi lain, proyek ini juga bersentuhan dengan dinamika sosial. Beberapa jalur distribusi—termasuk di Jalan WR Supratman tembus Hasanudin—terhambat komplain warga yang menolak lahannya dilintasi pipa. Di sini, pembangunan bersua dengan hak kepemilikan dan komunikasi publik yang belum sepenuhnya tuntas.
SPAM Timika adalah potret klasik pembangunan: antara kebutuhan mendesak masyarakat dan mekanisme birokrasi yang tak selalu gesit. Air bersih bukan sekadar fasilitas; ia adalah hak dasar. Ketika proyek ini tertunda, yang tertahan bukan hanya pipa—tetapi juga harapan ribuan warga.
Kini, publik menanti keberanian kebijakan. Apakah kepala daerah dan DPR akan mempercepat langkah? Ataukah proyek ini kembali terjebak dalam siklus lelang dan revisi anggaran?
Di kota yang dikelilingi sumber daya alam melimpah, ironi terbesar adalah ketika air bersih masih menjadi perjuangan.
Dan Timika, hari ini, masih menunggu air benar-benar sampai ke rumah-rumahnya.
