TIMIKA [LINTASTIMOR.ID]
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Mimika mengelar Paripurna II Masa sidang II DPRK Mimika dalam rangka, mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRK terhadap Ranperda PP-APBD Mimika tahun anggaran 2024
Paripurna di pimpin langsung oleh Primus Natikapereyau, ia didampingi Asri Akaz Wakil Ketua I, Karel Gwijangge Wakil Ketua II dan Ester Tsenawatme Wakil Ketua lII, hadir pula Johannes Rettob Bupati Mimika, Petrus Yumte Pj Sekda Mimika , Gat Tebay Sekretaris Dewan (Sekwan), Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
Pandangan Fraksi Golkar dibacakan oleh Iwan Anwar Ketua Fraksi Golkar, mengatakan bahwa Fraksi Partai Golkar merasa penting untuk menelusuri Beberapa Temuan BPK atas LHP APBD 2024 untuk dibahas sehingga tidak lagi menjadi temuan karena hal ini menjadi Tanggung jawab Bupati dan DPRK untuk diselesaikan.
Selain itu menyangkut Pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan kepada pegawai yang telah pensiun dan meninggal dunia, Dalam hal ini PT. Taspen sebagai pengelolah melakukan kelebihan pembayaran gaji serta tambahan penghasilan sebesar Rp. 1.519.439.504,00.
Pada APBD Tahun Anggaran 2024, sebanyak 8 anggota DPRD menerima tunjangan transportasi dan kendaraan dinas secara bersamaan serta dua pimpinan DPRD menerima tunjangan perumahan dan fasilitas rumah dinas secara bersamaan. Sehingga Setwan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembenahan terhadap temuan tersebut.
Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa berdasarkan Temuan tersebut, dan untuk menghindari kejadian berikutnya maka sebaiknya dilakukan upaya pencegahan dengan cara penyesuaian anggaran.
“Golkar juga menyoroti Perjalanan dinas pada 12 OPD tidak sesuai kondisi kenyataan, Hal ini menjadi temuan LHP BPK dan Kelebihan Pembayaran atas pekerjaan jasa tenaga kebersihan pada Sekretariat DPRD,”ujar Iwan
Selanjutnya terkait, Belanja sewa kapal terbang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak sesuai kondisi kenyataannya, walaupun temuan ini telah Disetor/dikembalikan seluruhnya, tetapi tetap menjadi catatan untuk Perbaikan Peningkatan pengawasan dan pengendalian.
“Golkar juga menyoroti soal Kesalahan dana bos belum tertib pada dinas pendidikan, Belanja dana Bos sebesar Rp. 8.010.278.750,00 yang tidak Dapat dievaluasi ketepatan penggunaannya, Sesuai temuan BPK,”ujarnya.
Kata Iwan lagi, terkait besaran BOPDA yang diberikan kepada sekolah negeri dan Sekolah swasta (yayasan) ditetapkan secara proporsional berdasarkan Tingkatan jenjang pendidikan dari SD/MI,SMP/MTs,block Grand bagi SD dan SMP berdasarkan lokasi jauh, sangat jauh dan tingkat taman TK/RA diberikan blockgrand secara stimulan Diberikan persemester/sekaligus tahun berjalan dan bantuan stimulan Untuk TK/RA diberikan sekaligus Tahun Berjalan.
“Fraksi Golkar Menyampaikan hal ini, oleh karena peraturan Bupati ini Hanya di jalankan oleh Bapak Alosius You, sebagai kepala Dinas Pendidikan dan setelahnya hingga saat ini tidak pernah diberikan lagi Kepada sekolah Yayasan atau Sekolah Swasta, bahkan guru-guru yang Berstatus ASN yang ditempatkan di sekolah yayasan atau Swasta ditarik ke sekolah Negeri, hal ini sangat mempengaruhi proses belajar mengajar,”ungkapnya
