MIMIKA | LINTASTIMOR.ID – Di balik pintu hanggar Bandara Moses Kilangin, dua armada udara milik Pemerintah Kabupaten Mimika seolah menyimpan kisah yang belum selesai. Pesawat Cessna Grand Caravan C208B EX dan helikopter Airbus H125 yang selama bertahun-tahun hanya menjadi saksi bisu perjalanan waktu, kini dipersiapkan untuk kembali mengudara. Bukan sekadar menghidupkan mesin, tetapi mengembalikan denyut konektivitas bagi ribuan warga yang menggantungkan harapan pada jalur udara di wilayah pedalaman Papua.
Pemerintah Kabupaten Mimika mulai menjalankan tahapan perbaikan menyeluruh, penggantian komponen, registrasi ulang, hingga sertifikasi kelayakan terbang terhadap kedua armada tersebut. Seluruh proses ditargetkan rampung pada 2026 sehingga pesawat dan helikopter kembali beroperasi melayani masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Alfasiah, mengatakan helikopter Airbus H125 telah berhenti beroperasi sekitar lima tahun, sedangkan pesawat Cessna Grand Caravan sudah enam tahun tidak lagi mengudara. Keduanya masih tersimpan di hanggar Bandara Moses Kilangin sejak dikembalikan oleh PT Asian One Air kepada Pemerintah Kabupaten Mimika.
Menurutnya, saat armada tersebut dikembalikan, kondisi pesawat maupun helikopter masih laik terbang dan sertifikat kelaikan terbangnya masih berlaku. Namun, lamanya tidak dioperasikan menyebabkan sejumlah komponen wajib diganti sesuai standar keselamatan penerbangan yang berlaku.
“Hasil pemeriksaan menunjukkan cukup banyak komponen yang harus diganti dan membutuhkan biaya yang besar. Dalam dunia penerbangan ada suku cadang yang penggantiannya berdasarkan jam terbang, siklus penggunaan maupun masa berlaku. Karena sudah lama tidak beroperasi, banyak komponen yang wajib diganti dan diuji ulang sesuai ketentuan. Mudah-mudahan dana yang tersedia cukup,” ujar Alfasiah.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Mimika telah mengalokasikan anggaran pada tahun 2026 untuk membiayai proses perbaikan tersebut. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Direktorat Pengoperasian Pesawat Udara serta Direktorat Angkutan Udara Kementerian Perhubungan guna melakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh sebagai bagian dari proses pengoperasian kembali.
Setelah seluruh kebutuhan suku cadang selesai diinventarisasi, pemerintah akan melaksanakan proses pelelangan guna menentukan pihak yang menangani perbaikan sekaligus pengoperasian armada. Pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh bengkel pesawat bersertifikat atau Approved Maintenance Organization (AMO) yang bekerja sama dengan operator penerbangan pemegang Air Operator Certificate (AOC).
Selain pekerjaan teknis, kedua armada juga wajib didaftarkan kembali untuk memperoleh Certificate of Registration (C of R) karena status registrasinya sudah tidak aktif. Setelah seluruh tahapan selesai, pesawat dan helikopter masih harus menjalani uji terbang sebelum memperoleh sertifikat kelayakan terbang sebagai syarat kembali beroperasi.
“Jika tidak ada kendala, baik dari ketersediaan suku cadang, anggaran, tenaga maupun proses perizinan, maka seluruh tahapan ditargetkan selesai pada tahun 2026 sehingga kedua armada dapat kembali dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan transportasi udara di Mimika,” katanya.
Sebelum berhenti beroperasi, pesawat Cessna Grand Caravan melayani berbagai rute perintis yang memperoleh dukungan subsidi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jalur tersebut menghubungkan Timika dengan Moanemani, Enarotali, Waghete, Kenyam, Kaimana hingga Fakfak. Di dalam wilayah Kabupaten Mimika, pesawat itu melayani penerbangan menuju Potowaiburu, Agimuga, dan Kokonao.
Sementara itu, helikopter Airbus H125 berperan menjangkau kawasan pegunungan yang memiliki keterbatasan landasan pacu. Armada tersebut juga digunakan untuk mengangkut logistik, mendistribusikan bantuan saat terjadi bencana, mendukung operasi pencarian dan pertolongan (SAR), serta melayani berbagai kebutuhan pemerintahan di wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat maupun laut.
Alfasiah menegaskan bahwa hingga kini transportasi udara masih menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat pedalaman Mimika. Meski saat ini terdapat tiga operator penerbangan yang melayani daerah terpencil, kapasitas angkut yang tersedia masih belum mampu memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat, khususnya distribusi logistik.
Kebutuhan pengiriman kargo menuju wilayah pedalaman diperkirakan mencapai sekitar 200 ton setiap pekan, dengan distribusi menggunakan kombinasi pesawat besar dan kecil pada sejumlah rute, termasuk Timika–Wamena dan berbagai distrik terpencil lainnya.
“Dulu pesawat milik pemerintah daerah juga membantu pengangkutan logistik Bulog, termasuk distribusi beras untuk masyarakat. Helikopter juga digunakan untuk mendukung operasional pemerintah di berbagai wilayah,” ungkapnya.
Kabupaten Mimika memiliki 18 distrik dengan 13 lapangan terbang, di mana 10 lapangan dikelola Pemerintah Kabupaten Mimika dan tiga lainnya berada di bawah pengelolaan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU).
Secara kontekstual, upaya menghidupkan kembali armada udara daerah bukan hanya menyangkut pengoperasian aset pemerintah, melainkan juga investasi strategis dalam memperkuat konektivitas, ketahanan logistik, serta pemerataan pelayanan publik di wilayah dengan bentang geografis yang didominasi pegunungan, rawa, dan kawasan terpencil. Di Mimika, transportasi udara bukan sekadar pilihan moda, melainkan urat nadi yang menjaga aktivitas ekonomi, layanan kesehatan, pendidikan, hingga keberlangsungan kehidupan masyarakat pedalaman.
Pada akhirnya, ketika baling-baling kembali berputar dan mesin kembali meraung menembus langit Papua, yang sesungguhnya sedang diterbangkan bukan hanya pesawat dan helikopter, melainkan harapan agar tak ada lagi kampung yang merasa terlalu jauh untuk dijangkau negara.
