ATAMBUA |LINTASTIMOR.ID— Pagi yang hangat di Gedung Wanita Betelalenok itu seolah menyimpan denyut harapan. Di antara derap langkah para pejabat, akademisi, dan tokoh masyarakat, sebuah gagasan besar mulai dirajut: Atambua bukan sekadar kota perbatasan, melainkan wajah pertama Indonesia yang dilihat dunia. Kamis, 30 April 2026, menjadi titik mula ketika masa depan itu dibicarakan dengan kesungguhan yang nyaris puitis.
Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH, berdiri di hadapan forum dengan kesadaran penuh akan takdir geografis daerahnya. Dalam Forum Group Discussion (FGD) penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkotaan Atambua, ia menggandeng tim perencana dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta—sebuah kolaborasi antara mimpi lokal dan keunggulan intelektual nasional.
Tim UGM yang dipimpin Profesor Arif memaparkan laporan antara yang mencakup penentuan deliniasi tiga kawasan, desain Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan museum, analisis relokasi warga tidak layak huni, hingga aspek legalitas masterplan. Namun, di balik bahasa teknis itu, tersimpan satu tujuan sederhana: menjadikan Atambua lebih layak dicintai.
Di tengah forum, suara Bupati Lay mengalir tegas namun hangat, seperti pesan yang dititipkan kepada masa depan:
╔════════════════════════════════════╗
║ “Kita ini adalah beranda depan Indonesia.
║ Orang dari Timor Leste akan membandingkan
║ apa yang mereka lihat di Dili dengan Atambua.
║ Oleh karena itu, kota harus terlihat cantik,
║ namun yang tak kalah penting, pertumbuhan
║ ekonominya juga harus terjadi.”
╚════════════════════════════════════╝
Letak Atambua yang hanya sekitar tiga puluh menit dari Dili, ibu kota Timor Leste, menjadikannya bukan sekadar kota administratif, tetapi simbol perjumpaan dua bangsa. Di sinilah estetika kota bertemu dengan harga diri nasional.
Dengan pertumbuhan ekonomi Belu yang kini berada di kisaran 6 persen, Bupati Lay menatap angka 7 persen sebagai tujuan berikutnya—bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari kesejahteraan yang ingin dirasakan warganya. Bahkan di tengah kebijakan efisiensi anggaran, ia mengingatkan bahwa ada hal yang tak boleh dikurangi: semangat.
╔════════════════════════════════════╗
║ “Efisiensi anggaran boleh dilakukan,
║ tapi tidak boleh ada efisiensi semangat
║ untuk membangun. Semangat itu harus
║ datang kuat dari perbatasan.”
╚════════════════════════════════════╝
Namun pembangunan kota, baginya, bukan hanya soal jalan dan bangunan. Ia menyentuh sisi yang lebih dalam—pelayanan publik yang menurun hingga zona merah, serta indeks pendidikan yang kini berada di posisi ke-19 dari 22 kabupaten/kota di NTT. Sebuah ironi di tengah potensi yang melimpah.
╔════════════════════════════════════╗
║ “Kota sudah bagus, pendidikannya juga
║ harus bagus, pelayanan publiknya juga
║ harus bagus. Semuanya harus berjalan
║ beriringan.”
╚════════════════════════════════════╝
Harapan itu kemudian diperluas ke ranah budaya. Festival Fulan Fehan yang akan kembali digelar tahun ini menjadi simbol bahwa pembangunan tak melulu tentang beton dan angka, tetapi juga tentang jiwa. Festival yang lahir dari semangat Tari Likurai—yang pernah mencatat Rekor MURI dengan 7.000 penari—kini menjadi panggung kebanggaan kolektif masyarakat Belu.
╔════════════════════════════════════╗
║ “Rekor ini bukan sekadar pencapaian
║ angka, tapi untuk membangun semangat
║ kebanggaan masyarakat terhadap budaya
║ sendiri, karena lewat kebudayaan kita
║ bisa menjaga NKRI.”
╚════════════════════════════════════╝
Analisis Kontekstual
Langkah strategis menggandeng UGM dalam penyusunan masterplan menunjukkan pergeseran pendekatan pembangunan di daerah perbatasan—dari yang sebelumnya bersifat administratif menjadi berbasis perencanaan ilmiah dan berkelanjutan. Ini penting, mengingat kawasan perbatasan seperti Atambua kini tak lagi dipandang sebagai “halaman belakang”, melainkan “etalase depan” yang mencerminkan wajah negara. Jika masterplan ini berhasil diimplementasikan secara konsisten, Atambua berpotensi menjadi model kota perbatasan modern yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga kuat secara identitas budaya.
FGD ini dihadiri oleh berbagai elemen penting: Staf Khusus Bupati, Asisten Sekda, pimpinan instansi vertikal, Kepala OPD, Camat, Lurah, hingga tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemuda—sebuah orkestrasi kolektif yang menandakan bahwa masa depan kota ini tidak dibangun oleh satu tangan, melainkan oleh kebersamaan.
Pada akhirnya, Atambua sedang belajar menatap dirinya sendiri—bukan lagi sebagai kota kecil di pinggir negeri, tetapi sebagai gerbang yang menyambut dunia. Dan dari ruang diskusi itu, sebuah keyakinan perlahan tumbuh: bahwa dari perbatasan, Indonesia bisa terlihat lebih utuh, lebih indah, dan lebih bermartabat.
