JAKARTA | LINTASTIMOR.ID — Di balik sunyinya sebuah kehilangan, gema tuntutan keadilan justru terdengar semakin lantang. Nama almarhum Fransiskus Xavier Asten kini tidak hanya hidup dalam ingatan keluarga, tetapi juga dalam gelombang desakan yang mengalir dari Belu menuju pusat kekuasaan hukum di negeri ini.
Kuasa hukum keluarga korban, Silvester Nahak, S.H, memastikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan kronologis lengkap peristiwa kematian Frans Asten ke Polda NTT, Mabes Polri, hingga Komnas HAM. Langkah ini diambil untuk mendorong atensi serius sekaligus membuka tabir di balik kematian yang dinilai misterius.
Sebagai alumni Fakultas Hukum UNWIRA Kupang, Silvester juga mendesak penyidik Polres Belu untuk mengambil langkah teknis yang lebih progresif, termasuk bersurat resmi kepada pihak Telkomsel guna membuka akses data server (disver) demi menelusuri percakapan korban melalui aplikasi WhatsApp.
“Kita dari kuasa hukum korban terus berjuang dan dalam waktu dekat akan kirimkan kronologi kejadian atau peristiwa kematian almarhum Frans Asten ke Polda NTT, Mabes Polri dan Komnas HAM agar mengutus tim pencari fakta secara independen.”
Menurutnya, kendala dalam mengakses percakapan korban melalui WhatsApp dan keterbatasan bukti dari CCTV tidak boleh menjadi alasan berhentinya penyelidikan. Ia menegaskan, masih banyak metode lain yang dapat ditempuh untuk mengungkap kebenaran.
Salah satunya adalah melalui pemeriksaan sidik jari pada sepeda motor korban, yang diyakini dapat membuka jejak siapa saja yang terakhir berinteraksi dengan barang tersebut, termasuk durasi keberadaan seseorang di tempat kejadian perkara.
Di sisi lain, keluarga korban juga menyatakan komitmennya untuk aktif membantu penyidik dengan menyediakan informasi dan barang bukti tambahan yang relevan.
Gelombang dukungan terhadap pengungkapan kasus ini juga datang dari lembaga legislatif daerah. Ketua DPRD Kabupaten Belu, Theodorus Manehitu Djuang, menegaskan pihaknya siap mengawal proses hukum hingga tuntas.
“Kami berharap Polres Belu agar lebih fokus untuk penanganan kasus ini karena menyangkut nyawa pejabat di Belu.”
Pernyataan itu disampaikan usai audiensi antara DPRD Belu, Polres Belu, dan keluarga almarhum. DPRD menilai kematian Plt Kepala BPBD Kabupaten Belu tersebut mengandung kejanggalan dan patut didalami secara serius.
Selain itu, DPRD juga mengapresiasi langkah Polres Belu yang telah merespons hasil audiensi dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap para saksi, sebagai bagian dari upaya memperkuat konstruksi perkara.
Secara kontekstual, kasus kematian Frans Asten telah berkembang menjadi isu publik yang tidak hanya menyangkut aspek kriminalitas, tetapi juga menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Ketika korban adalah seorang pejabat publik, tuntutan transparansi dan profesionalisme aparat menjadi semakin tinggi, sekaligus menguji integritas institusi penegak hukum di daerah.
Kini, perjalanan menuju kebenaran masih panjang. Namun satu hal menjadi pasti—di tengah kabut misteri yang belum tersibak, suara keadilan terus bergerak, menolak diam, dan menuntut agar setiap jejak yang tersembunyi akhirnya menemukan terang.
