INTAN JAYA | LINTASTIMOR.ID — Di hamparan pegunungan yang diselimuti kabut pagi, suara harapan itu menggema dari Distrik Wandae. Di tengah sunyi yang panjang dan jalan yang belum benar-benar menjadi jalan, masyarakat berkumpul—membawa harapan, kegelisahan, dan tuntutan yang tak lagi bisa ditunda.
Pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap VIII Batalion Munilogo, Ayon Zagani alias Kopitua Bakar, berdiri bersama masyarakat, menyerukan satu hal yang paling mendasar: jalan yang layak untuk hidup yang lebih manusiawi.
Sebelum kata-kata tuntutan dilontarkan, ia mengawali dengan ajakan yang sederhana namun sarat makna—mengangkat doa dan rasa syukur.
“Kita minta sebelum mulai pembicaraan, kita bersyukur kepada Tuhan. Ini kesempatan baik untuk kita kumpulkan masyarakat dan bicara pembangunan.”
Di balik nada tenang itu, tersimpan kegelisahan yang lama terpendam. Jalan Trans Papua—urat nadi yang seharusnya menghubungkan Enarotali, Nabire, hingga Intan Jaya—masih menyisakan luka berupa tanah yang sulit dilalui, jarak yang terasa tak berujung, dan penderitaan yang dipikul diam-diam oleh masyarakat, terutama para perempuan.
“Jalan Trans harus segera diaspal, terutama dari Enarotali menuju Nabire dan Intan Jaya sampai ke Bulugia. Kasihan masyarakat, terutama mama-mama yang harus jalan kaki jauh.”
Tak hanya jalan, derita itu juga tergambar pada jembatan-jembatan yang hilang ditelan alam. Akses yang terputus bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi tentang kehidupan yang terhambat—tentang anak-anak yang sulit sekolah, dan keluarga yang terisolasi dari layanan dasar.
“Beberapa jembatan hanyut semua. Masyarakat sangat kesulitan untuk ke Nabire maupun ke Enarotali. Pemerintah harus segera bantu.”
Nada tuntutan kemudian mengeras, beralih menjadi desakan yang tak lagi memberi ruang untuk penundaan. Tahun 2026 disebut sebagai batas harapan, bukan sekadar angka dalam perencanaan.
“Kami minta jangan ditunda sampai 2027. Tahun 2026 harus sudah mulai jalan. Banyak program boleh masuk, tapi utamakan dulu jalan Trans Papua.”
Lebih jauh, Ayon Zagani menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat asli Papua, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai pelaku utama dalam pembangunan dan penjagaan wilayah mereka sendiri.
“Kami mau orang asli Papua yang kerja, dan yang jaga juga harus orang Papua sendiri.”
Seruan itu juga diarahkan kepada lembaga keagamaan, termasuk Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, agar tidak abai terhadap realitas sosial yang dihadapi masyarakat di pedalaman.
Namun di ujung pernyataan, terselip peringatan yang tajam—sebuah garis batas antara harapan dan potensi konflik.
“Kalau tidak dijawab, kami akan tutup akses pembangunan. Pemerintah harus serius selesaikan jalan Trans Papua ini.”
Analisis Kontekstual
Desakan ini mencerminkan paradoks Papua Tengah: wilayah yang kaya potensi namun masih terjebak dalam keterisolasian struktural. Infrastruktur seperti Jalan Trans Papua bukan sekadar proyek fisik, melainkan simbol kehadiran negara. Ketika pembangunan berjalan lambat, ruang ketidakpercayaan pun melebar—dan dalam ruang itulah tuntutan, bahkan ancaman, menemukan momentumnya.
Di Intan Jaya, jalan bukan hanya tentang aspal dan beton—ia adalah tentang martabat, keterhubungan, dan pengakuan. Dan selama jalan itu belum benar-benar tiba, suara-suara dari pegunungan akan terus mencari jalannya sendiri—entah didengar, atau kembali menggema dalam sunyi yang lebih panjang.
