KUPANG |LINTASTIMOR.ID — Siang itu, di bawah atap sederhana Gereja Imanuel Nonbaun, suara pembangunan tidak terdengar seperti pidato birokrasi biasa. Ia mengalir seperti percakapan hati antara pemimpin dan rakyatnya.
Jumat (6/3/2026), Wakil Bupati Kupang Aurum Obe Titu Eki berdiri di hadapan warga, para kepala desa, tokoh adat, pemuka gereja, dan pemangku kepentingan lainnya. Di tempat yang biasanya menjadi ruang doa, pemerintah menutup satu tahap penting perjalanan pembangunan: Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tingkat Kecamatan Fatuleu Tengah.
Bukan sekadar seremoni administratif. Penutupan itu terasa seperti simpul dari ratusan harapan desa yang perlahan dirajut menjadi arah pembangunan Kabupaten Kupang.
Aurum menegaskan, seluruh aspirasi yang lahir dari forum Musrenbang bukan sekadar daftar usulan di atas kertas.
╔════════════════════════════════╗
“Hasil Musrenbang ini akan menjadi fondasi utama RKPD tahun 2027 dan selaras dengan RPJMD 2025–2029 serta target SDGs Nasional. Fokus kita ke depan adalah memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan aksesibilitas wilayah.”
╚════════════════════════════════╝
Tema pembangunan Kabupaten Kupang tahun 2027 sendiri diarahkan pada Percepatan Transformasi Lokal Berbasis Hilirisasi, Infrastruktur Berkelanjutan, dan Sumber Daya Manusia Berkualitas menuju Kabupaten Kupang Emas.
Artinya, pembangunan tidak lagi hanya berbicara tentang proyek fisik. Ia bergerak ke arah penguatan ekonomi lokal, pengolahan potensi daerah agar bernilai tambah, pembangunan infrastruktur yang merata, serta pengembangan manusia Kupang yang unggul dan berdaya saing.
Dalam suasana yang hangat namun jujur, Aurum juga mengakui bahwa pemerintah daerah sedang menghadapi tantangan ekonomi yang tidak ringan.
╔════════════════════════════════╗
“Bapa dan Mama sekalian, saya mengerti kondisi kita. Pemerintah pun saat ini sedang pusing menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Kupang, tapi juga sampai di tingkat pusat.”
╚════════════════════════════════╝
Ia menyebutkan bahwa sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pertanian tetap menjadi prioritas, meskipun ruang fiskal pemerintah sedang terbatas.
Di tengah sambutannya, Aurum menyelipkan kisah yang menggugah emosi ruang pertemuan itu. Ia bercerita tentang seorang kepala daerah dari Nias Utara yang sampai bersujud di hadapan para menteri demi memperjuangkan rakyatnya keluar dari kemiskinan.
╔════════════════════════════════╗
“Ada kepala daerah dari Nias Utara yang sampai berlutut di hadapan para menteri dan berkata: ‘Kami capek jadi orang miskin.’ Kondisi daerah memang susah, tapi itu bukan alasan bagi kita untuk menyerah.”
╚════════════════════════════════╝
Cerita itu membuat ruangan hening sejenak. Bagi banyak warga desa yang hadir, kalimat itu terasa lebih dari sekadar ilustrasi—ia seperti cermin dari perjuangan daerah-daerah di pinggiran Indonesia.
Aurum kemudian mengajak seluruh camat, kepala desa, serta masyarakat untuk tetap menjaga semangat kolaborasi setelah Musrenbang selesai.
╔════════════════════════════════╗
“Saya titip, mari kita lakukan perubahan dari diri sendiri. Laporkan apa yang menjadi beban rakyat, dan ayo kita selesaikan bersama dengan kolaborasi.”
╚════════════════════════════════╝
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kupang Habel Mbate turut memberikan apresiasi atas jalannya Musrenbang tingkat kecamatan yang telah berhasil menjaring aspirasi masyarakat secara langsung.
Ia mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah memang sedang terbatas, namun hal itu tidak boleh mematahkan semangat pembangunan.
“Memang saat ini masih dalam situasi efisiensi dan anggaran APBD sangat terbatas. Namun kita tidak boleh menyerah. Kita terus berjuang dan percaya perhatian Pemerintah Pusat bagi daerah tetap ada,” ujarnya.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Kupang, Asisten I Sekda Guntur Subu Taopan, pimpinan OPD, Camat Fatuleu Tengah Gratia Rawis, para kepala desa, tokoh adat, serta perwakilan kelompok perempuan dan pemuda.
Secara kontekstual, Musrenbang di tingkat kecamatan seperti yang berlangsung di Fatuleu Tengah merupakan jantung dari model perencanaan pembangunan partisipatif di Indonesia. Di ruang-ruang seperti inilah arah pembangunan daerah sebenarnya dibentuk—bukan hanya oleh pejabat, tetapi oleh suara desa yang perlahan naik dari bawah ke meja pengambil keputusan.
Ketika forum itu ditutup, tidak ada tepuk tangan yang berlebihan. Hanya percakapan kecil warga yang mulai bubar dari bangku-bangku gereja.
Namun dari tempat sederhana itu, harapan tentang masa depan Kabupaten Kupang kembali dititipkan—bahwa perubahan besar memang sering lahir dari ruang kecil tempat rakyat berani berbicara, dan pemimpin memilih untuk mendengarkan.
