ATAMBUA | LINTASTIMOR.ID —
Senja 12 Februari 2026 turun perlahan di Desa Loonuna. Langit berwarna jingga tembaga ketika rombongan DPRD Kabupaten Belu menapaki halaman kantor desa. Di balik pertemuan yang tampak formal itu, tersimpan letupan harapan warga—tentang jalan Nokarwek menuju Liu yang selama ini lebih sering menyisakan keluh daripada debu.
Jalan itu bukan sekadar bentangan tanah dan batu. Ia adalah nadi ekonomi, jalur pendidikan anak-anak, serta akses pelayanan kesehatan warga. Ketika jalan rusak, denyut kehidupan ikut tersendat.
Eduardus Wilfrid Leto—yang akrab disapa Aleto—menyampaikan kepada Lintastimor.id bahwa hari itu menjadi momen penting bagi masyarakat.
“Akhirnya keinginan masyarakat Desa Loonuna tercapai. DPR turun langsung melihat kondisi di lapangan. Ada perdebatan, tapi semua berakhir baik dan memuaskan.”
Sidang di Bawah Langit Loonuna
Pukul 15.02 WITA, rombongan DPR tiba di kantor desa.
Pukul 15.25 WITA, sidang lapangan dimulai.
Diskusi berlangsung hangat, bahkan sempat memanas. Namun ketika jarum jam menunjuk pukul 16.21 WITA, semua peserta sepakat turun langsung ke lokasi perbaikan jalan.
Tanah yang masih basah oleh musim hujan menjadi saksi bagaimana wakil rakyat dan warga berdiri sejajar, menatap titik-titik jalan yang menurut masyarakat “kurang baik” dalam pengerjaannya.
Pukul 17.15 WITA, keputusan bersama diambil: pihak ketiga bersedia menurunkan material tambahan untuk memperbaiki bagian jalan yang dipersoalkan. Namun pelaksanaannya dijadwalkan pada musim kemarau, dengan pertimbangan kondisi cuaca yang belum memungkinkan.
“Kami berterima kasih kepada DPR, pemerintah desa, pihak ketiga, dan seluruh masyarakat yang hadir. Harapan kami sederhana—transparansi. Karena semua persoalan selama ini berawal dari kurangnya keterbukaan,” ujar Aleto.
Kegiatan ditutup pukul 17.32 WITA. Makan bersama digelar di kantor desa pada pukul 17.49 WITA. Tim DPR tidak sempat ikut karena keterbatasan waktu, tetapi suasana tetap terasa hangat—seolah jalan yang retak perlahan menemukan harapan.
Jalan Nokarwek–Liu: Siapa Berwenang?
Pertanyaan penting yang mengemuka dalam sidang lapangan itu bukan hanya soal kualitas material, tetapi juga: jalan ini sebenarnya kewenangan siapa?
Di Belu, klasifikasi kewenangan jalan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan regulasi turunan terkait status jalan:
- Jalan Kabupaten/Kota → menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Belu.
- Jalan Provinsi → menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTT.
- Jalan Nasional (termasuk jalur strategis seperti “jalan sabuk merah” perbatasan) → menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR.
Jika ruas Nokarwek–Liu termasuk dalam jaringan jalan kabupaten, maka tanggung jawab teknis dan pengawasannya berada pada Pemkab Belu melalui dinas terkait.
Namun bila masuk kategori jalan strategis perbatasan atau bagian dari jaringan nasional, maka peran pemerintah pusat menjadi dominan.
Istilah “jalan sabuk merah” sendiri sering dilekatkan pada jalur strategis perbatasan RI–RDTL yang menjadi prioritas nasional. Bila ruas ini masuk skema tersebut, maka koordinasi lintas level pemerintahan menjadi keharusan.
Di sinilah pentingnya kejelasan status administratif—agar publik tidak terjebak dalam saling lempar tanggung jawab.
Transparansi sebagai Jalan Panjang
Bagi warga Loonuna, persoalan utama bukan sekadar batu dan tanah urug. Yang mereka tuntut adalah keterbukaan: tentang anggaran, tentang spesifikasi material, tentang jadwal pekerjaan, dan tentang siapa yang mengawasi.
“Kami ingin PEMDES bekerja dengan baik dan terbuka. Kalau terbuka, masyarakat tidak curiga. Kalau terbuka, jalan ini tidak hanya diperbaiki secara fisik, tetapi juga secara kepercayaan,” tegas Aleto.
Keterbukaan adalah fondasi pembangunan desa modern. Tanpa itu, setiap proyek akan selalu menyisakan prasangka. Dengan itu, kritik berubah menjadi partisipasi.
Jalan sebagai Metafora
Jalan Nokarwek–Liu hari ini mungkin masih berlubang. Musim hujan belum usai. Material tambahan masih menunggu kemarau. Tetapi setidaknya, ada satu hal yang mulai diperbaiki lebih dulu: dialog.
Sidang lapangan kemarin bukan sekadar agenda formal DPRD. Ia adalah pertemuan antara harapan dan tanggung jawab. Antara rakyat dan wakilnya.
Di ujung pertemuan, warga mengucap satu kalimat sederhana yang menggema di senja Loonuna:
“A LUTA CONTINUE.”
Perjuangan harus terus berlanjut.
Dan mungkin benar—jalan yang baik tidak hanya dibangun dengan material yang kuat, tetapi dengan niat yang jujur dan pemerintahan yang terbuka.
Salam akal sehat.
Berpikir sehat, bertindak sehat.
