Digitalisasi Tinggal Slogan, Mafia Tetap Berpesta
MIMIKA | LINTASTIMOR.ID —
Antrean mengular. Jerigen berjejer. Mesin kendaraan mati berjam-jam di bawah terik Timika. Di tengah klaim digitalisasi distribusi BBM bersubsidi, wajah lapangan justru memperlihatkan potret sebaliknya: ketidakadilan yang berulang dan pembiaran yang terasa sistematis.
BBM bersubsidi—yang seharusnya menjadi denyut hidup nelayan kecil dan kendaraan ekspedisi—kini berubah menjadi komoditas rebutan. Sistem digital yang digembar-gemborkan Pertamina Timika terdengar nyaring di ruang rapat, namun nyaris tak berdaya di hadapan praktik-praktik kotor di SPBU.
Lebih ironis lagi, ketika pelanggaran terang-benderang terekam dalam sistem dan dilaporkan publik, respons yang muncul justru terdengar lunak. Bukan sanksi. Bukan penindakan. Hanya imbauan agar “tidak terulang lagi”.
Di titik inilah publik bertanya:
apakah aturan memang ditegakkan, atau hanya dibacakan?
Laporan Publik, Sunyi Penindakan
Keresahan masyarakat Mimika tak lagi tersimpan di ruang obrolan tertutup. Media sosial menjadi panggung terbuka. Grup WhatsApp, unggahan Facebook, hingga akun viral lokal memuat potret yang sama: dugaan SPBU nakal yang mempermainkan BBM subsidi.
Salah satu unggahan yang ramai dibicarakan datang dari akun Facebook Mimika Wajib Viral melalui akun @george888. Dalam unggahan itu, masyarakat secara terbuka meminta Bupati Mimika turun langsung ke SPBU, membongkar mata rantai mafia BBM bersubsidi yang diduga bermain rapi di balik antrean panjang.
“Kalau sistemnya sudah digital tapi pelanggaran tetap terjadi, berarti yang bocor bukan hanya BBM—tapi juga pengawasannya.”
Kebijakan Setengah Jalan, Rakyat yang Menanggung
Pemerintah daerah sebenarnya telah mengatur skema distribusi. SPBU KM 8 diarahkan khusus melayani nelayan dan kendaraan ekspedisi. Namun di lapangan, kebijakan itu berjalan pincang.
Pengurangan pasokan BBM subsidi ke SPBU KM 8 oleh Pertamina Timika justru memicu efek domino. Nelayan dan kendaraan ekspedisi terpaksa beralih ke SPBU lain—Nawaripi, SP2, SP3, hingga Hasanuddin. Akibatnya, antrean panjang tak terelakkan. Ketegangan meningkat. Keluhan menumpuk.
Di tengah situasi ini, muncul dugaan bahwa kondisi tersebut bukan kebetulan semata.
“Pemda sudah arahkan nelayan dan ekspedisi ke SPBU KM 8. Tapi kenapa jerigen nelayan masih antre di SPBU lain? Ini patut diduga sengaja diatur oleh mafia BBM bersubsidi,”
— Fredrewina Matirani, Anggota DPRK Mimika
Desakan DPRK: Cabut Izin, Tertibkan Mafia
DPRK Mimika menilai persoalan BBM subsidi tak bisa diselesaikan dengan imbauan moral. Dibutuhkan langkah keras, terukur, dan berani.
Fredrewina menegaskan, Dinas Perindustrian harus segera melakukan pendataan ulang kuota BBM subsidi di seluruh SPBU. Pertamina diminta tidak mengurangi pasokan ke SPBU yang benar-benar melayani kebutuhan nelayan dan masyarakat kecil.
“Penyelewengan BBM subsidi harus ditindak tegas. Libatkan aparat penegak hukum dan Satpol PP agar distribusi benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, ia juga mendesak langkah ekstrem namun perlu:
“Manager Pertamina dan Dinas Perindustrian harus cabut izin SPBU nakal. Kepolisian dan Satpol PP tertibkan kendaraan tangki modifikasi yang merampas hak rakyat.”
Jawaban Singkat dari Pertamina
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Sales Branch Manager Pertamina Timika, Junaidi Kalla, memberikan tanggapan singkat:
“Untuk itulah kita batasi kuota BBM bersubsidi berdasarkan instruksi Bupati.”
Pernyataan tersebut justru memantik pertanyaan baru. Jika pembatasan sudah dilakukan, mengapa pelanggaran masih terjadi? Jika sistem sudah digital, mengapa sanksi tak kunjung dijatuhkan?
Catatan Akhir: Antara Sistem dan Keberanian
BBM bersubsidi bukan sekadar soal angka kuota dan grafik distribusi. Ia menyangkut hak hidup masyarakat kecil. Ketika pengawasan longgar dan penindakan ragu-ragu, maka ruang gelap akan selalu dimanfaatkan oleh mereka yang rakus.
Digitalisasi tanpa ketegasan hanya melahirkan ilusi keteraturan.
Aturan tanpa sanksi hanyalah slogan.
Di Mimika hari ini, pertanyaan publik menggantung di udara:
siapa yang benar-benar menjaga BBM subsidi—dan siapa yang membiarkannya bocor?
