ATAMBUA |LINTASTIMOR.ID —
Di beranda Rumah Jabatan Bupati Belu, Senin siang itu, negara hadir bukan dalam bentuk pidato panjang atau seremoni berlebihan, melainkan dalam satu kesadaran sederhana: tetangga adalah keluarga pertama ketika sakit datang tanpa aba-aba. Dari kesadaran itulah Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menandatangani sebuah kesepakatan bersama, menautkan dua wilayah perbatasan dalam satu ikatan pelayanan kesehatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.
Penandatanganan kesepakatan ini bukan sekadar formalitas administratif. Ia adalah jawaban atas denyut kehidupan masyarakat lintas batas kabupaten—masyarakat yang bekerja, menetap, jatuh sakit, dan berharap sembuh di ruang-ruang pelayanan yang sama.
Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH, membuka sambutannya dengan nada reflektif. Ia menghadirkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Belu sebagai penegasan bahwa kerja sama ini bukan urusan rumah sakit semata, melainkan tanggung jawab kolektif pemerintah daerah.
█████████████████████████████
“Kerja sama ini bukan hanya tanggung jawab rumah sakit. Ini adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.”
— Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH
█████████████████████████████
Bagi Willy Lay, kesehatan adalah pintu masuk menuju kerja sama yang lebih luas. Ia menyebut, kesepakatan ini dapat berkembang ke sektor lain—ekonomi, infrastruktur, hingga bidang strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Belu dan TTU, menurutnya, bukan sekadar bertetangga di peta, tetapi telah lama bertaut dalam relasi sosial dan ekonomi yang alami.
█████████████████████████████
“Kalau kita sakit, yang pertama kita minta tolong adalah keluarga atau tetangga. Tetangga terdekat Kabupaten Belu adalah Kabupaten TTU.”
█████████████████████████████
Relasi itu nyata. Banyak warga TTU menetap, bekerja, dan beraktivitas di Kabupaten Belu. Ke depan, Bupati Willy Lay bahkan berencana mengundang Bupati TTU bersama masyarakat asal TTU yang berdomisili di Belu—sebuah ikhtiar simbolik untuk merawat kebersamaan dan saling mengenal lebih dekat, bukan hanya di ruang birokrasi, tetapi juga dalam ruang kemanusiaan.
Ia juga menyinggung realitas ketergantungan ekonomi antarwilayah. Keterbatasan kapasitas Pelabuhan Atapupu membuat arus distribusi barang dari luar NTT kerap masuk melalui Pelabuhan Wini di Kabupaten TTU. Jalur itu bukan hanya nadi ekonomi TTU, tetapi juga dimanfaatkan oleh para pengusaha di Atambua. Dua kabupaten ini saling menopang, bahkan tanpa disadari.
Pada titik inilah, pelayanan kesehatan menjadi wajah paling jujur dari kehadiran negara. Bupati Belu secara tegas meminta Pelaksana Tugas Direktur RSUD Mgr Gabriel Manek SVD Atambua untuk terus meningkatkan mutu layanan, terutama bagi pasien rujukan dari TTU. Ia menekankan pentingnya kehadiran dokter secara rutin, keterbukaan biaya, dan ketepatan waktu pelayanan.
█████████████████████████████
“Pelayanan harus jelas, cepat, dan manusiawi. Kita ingin masyarakat yang dirujuk merasa dilayani, bukan dipersulit.”
█████████████████████████████
Bagi Willy Lay, kepercayaan publik adalah modal utama rumah sakit. Ia bahkan mencontohkan sistem pelayanan kesehatan di luar negeri yang dinilainya efisien dan tepat waktu—sebuah standar yang, menurutnya, bukan mustahil diterapkan di Belu jika ada komitmen dan pengawasan bersama.
Momentum itu kemudian disempurnakan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Bupati TTU sebagai Pihak Pertama dan Bupati Belu sebagai Pihak Kedua, disaksikan Wakil Bupati Belu, Penjabat Sekretaris Daerah, serta para pimpinan OPD dari kedua kabupaten.
Tak berhenti di level kebijakan, kerja sama ini diturunkan hingga ke tataran teknis melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur RSUD Kefamenanu dan Direktur RSUD Mgr Gabriel Manek SVD Atambua—sebuah jembatan konkret agar layanan rujukan tidak lagi tersendat oleh ego sektoral atau batas administratif.
Di Atambua hari itu, kesehatan bukan hanya soal rumah sakit dan obat-obatan. Ia menjadi bahasa persaudaraan antarwilayah, kesepakatan diam-diam bahwa perbatasan administratif tidak boleh menjadi batas kemanusiaan.
Dan ketika dua kabupaten memilih berjalan bersama, yang diselamatkan bukan hanya pasien—melainkan juga harapan.
