Di Hadapan Camat, Bupati Belu Menarik Garis Tegas Cara Negara Bekerja
ATAMBUA | LINTASTIMOR.ID —
Di lantai satu Kantor Bupati Belu, Jumat (06/02/2026), negara tak berbicara dengan bahasa basa-basi. Rapat Koordinasi Camat se-Kabupaten Belu menjadi ruang penegasan: bahwa pemerintahan tidak boleh lelah mengatur, apalagi menyerah pada persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan sistem.
Bupati Belu Willybrodus Lay, SH berdiri di hadapan para camat, lurah, kepala desa, dan pimpinan OPD dengan satu pesan utama: pemerintah adalah pengatur, bukan penonton—apalagi sekadar pemadam masalah harian.
“Kita bukan petugas campak yang setiap hari mengorek sampah. Tugas kita membuat aturan yang tegas dan menuntaskan persoalan sampah dari desa, sekolah, kelurahan, sampai masyarakat,” tegas Bupati Willy Lay.
Sampah: Kegagalan Sistem, Bukan Kesalahan Rakyat Semata
Bupati menegaskan bahwa persoalan sampah tidak boleh lagi dipahami sebagai perilaku individu semata, melainkan cermin kegagalan sistem dan sosialisasi pemerintah. Kesadaran harus dimulai dari diri aparatur, lalu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan di sekolah.
Dalam satu bulan ke depan, ia meminta pembentukan tim bersama Dinas PPO dan Asisten II untuk turun langsung ke seluruh sekolah memberikan edukasi pengelolaan sampah kepada para siswa. Edukasi serupa juga wajib menyentuh desa dan kelurahan, terutama menjelang pesta adat dan kegiatan masyarakat.
Ia menekankan, setiap kegiatan yang diberi izin harus menyediakan tempat sampah—tanpa kompromi.
Menanggapi maraknya pembuangan sampah sembarangan yang sempat viral di media sosial, Bupati Willy Lay menyebut hal itu sebagai tamparan bagi pemerintah.
“Itu kegagalan kita dalam sosialisasi. Kita harus pasang papan peringatan di titik rawan. Buang sampah di sini didenda. Bahkan warga yang memfoto atau memvideokan pelanggaran bisa kita beri hadiah,” ujarnya.
MBG dan Koperasi: Negara Mengatur, Bukan Diatur
Isu strategis lain yang ditegaskan Bupati adalah penataan Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Merah Putih. Ia meminta camat segera berkoordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, menyusul rencana pembangunan koperasi oleh TNI—dengan satu garis tegas: kewenangan tetap di pemerintah daerah.
“Kekuasaan pengaturan ada pada pemerintah daerah. Setiap dapur MBG dan koperasi harus diketahui dan disetujui camat dan Bupati. Jangan sampai kontraktor atau pengurus koperasi yang mengatur pemerintahan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pemindahan lokasi dapur MBG secara sepihak oleh desa maupun camat. Seluruh kontraktor wajib berkoordinasi berjenjang—dari desa, kecamatan, hingga kabupaten.
Kemiskinan: Dari Bantuan ke Kemandirian
Dalam agenda pengentasan kemiskinan, Bupati Willy Lay memaparkan rencana pemanfaatan tenaga PPPK dan PPPK Paruh Waktu untuk membentuk tim pendamping masyarakat miskin di desa dan kelurahan.
Tim ini akan mengawal pembersihan lahan, penanaman tanaman pagar, hingga penanaman pohon sengon—sebagai strategi ekonomi jangka menengah.
“Setiap keluarga miskin wajib menanam minimal 100 pohon sengon. Dalam 5 sampai 7 tahun, satu pohon bisa bernilai sampai satu juta rupiah. Kita evaluasi nanti: mereka masih miskin atau sudah mandiri,” jelasnya.
Bagi Bupati, kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan bantuan sosial, tetapi dengan perubahan pola pikir dan keberanian membangun aset produktif.
Pelayanan Publik: Negara Harus Hadir Sejak Awal Hidup
Menutup arahannya, Bupati Belu menekankan pentingnya pelayanan publik yang proaktif dan berempati, khususnya di bidang administrasi kependudukan.
“Pelayanan harus hadir dari desa dan kecamatan. Anak lahir, akta harus sudah ada. Bahkan saat ada kematian, pemerintah hadir menyerahkan akta kematian sekaligus menyampaikan belasungkawa,” pungkasnya.
Catatan Redaksi
Rakor camat kali ini bukan sekadar agenda koordinasi. Ia menjadi peta jalan cara negara bekerja di tingkat paling dekat dengan rakyat—dari sampah yang dibuang sembarangan, dapur negara yang memberi gizi, hingga pohon yang kelak mengangkat keluarga dari kemiskinan.
Karena di Belu, seperti ditegaskan Bupati, pemerintahan bukan soal hadir di kantor, melainkan hadir dalam kehidupan warganya.
