MIMIKA | LINTASTIMOR.ID —
Pagi di Kampung Jinoni kini tak lagi sekadar tentang kabut pegunungan dan langkah-langkah sunyi menuju ladang. Ia telah berubah menjadi kisah tentang doa yang dijawab, tentang harapan yang akhirnya berdiri tegak dalam wujud dinding dan atap yang kokoh.
Program pembangunan dari kampung ke kota—sebuah prioritas Pemerintah Kabupaten Mimika di bawah kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong—mulai meninggalkan jejak nyata. Melalui alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, setiap distrik mendapat jatah tujuh unit Rumah Layak Huni (RLH). Di Distrik Hoeya, harapan itu bermuara di Kampung Jinoni.
Di wilayah pegunungan yang selama ini kerap luput dari sorotan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika menuntaskan pembangunan tujuh unit RLH. Rumah-rumah itu kini telah rampung, berdiri sederhana namun bermartabat, dan telah ditempati oleh tujuh kepala keluarga Kampung Jinoni—sebuah awal yang berarti.
Di antara penghuni baru itu, Jhoni Uamang, seorang warga yang selama bertahun-tahun hidup dengan keterbatasan ruang dan kepastian, menyampaikan rasa syukurnya dengan mata yang berbinar.
▌ “Waktu Pilkada kami memilih JOEL. Hari ini kami tidak sekadar mengingat pilihan itu, tetapi merasakan hasilnya. Rumah ini adalah jawaban doa kami,”
▌ — Jhoni Uamang, warga Kampung Jinoni
Ungkapan sederhana itu menjadi penanda bahwa pembangunan tak selalu tentang angka dan laporan, melainkan tentang rasa aman yang akhirnya dimiliki, tentang martabat yang kembali ditegakkan.
Sementara itu, Kepala Distrik Hoeya, Yeteni Tabuni, menegaskan bahwa pembangunan tujuh unit RLH tahun anggaran 2025 telah selesai sepenuhnya dan telah dimanfaatkan masyarakat. Namun, baginya, kebutuhan warga masih jauh dari kata cukup.
▌ “Tahun ini harus ditambah lagi. Kalau bisa sampai 20 unit. Di Distrik Hoeya, satu rumah sering ditempati lima sampai tujuh kepala keluarga,”
▌ — Yeteni Tabuni, Kepala Distrik Hoeya
Pernyataan itu bukan sekadar permintaan administratif, melainkan suara lapangan yang lahir dari realitas sosial masyarakat pegunungan Mimika—di mana satu rumah sering menjadi penopang banyak kehidupan.
Tujuh rumah di Kampung Jinoni mungkin belum menjawab seluruh kebutuhan. Namun di sanalah pembangunan menemukan maknanya: ketika negara hadir bukan sebagai janji, tetapi sebagai tempat pulang.
