Belu Menitipkan Negara pada Seorang Ibu Penjaga Sementara
ATAMBUA | LINTASTIMOR.ID —
Kekuasaan tidak selalu hadir dengan suara keras. Ia kerap datang dalam diam, bersemayam di ruang sempit bernama tanggung jawab. Jumat pagi, 30 Januari 2026, di Ruang Kerja Bupati Belu, kekuasaan itu tidak diumumkan—ia disumpahkan.
Tanpa sorak, tanpa tepuk tangan berlebihan, Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves, ST berdiri memimpin sebuah peristiwa yang tampak sederhana, namun menentukan arah birokrasi sebuah kabupaten perbatasan. Elly C.H. Rambitan, S.H resmi dilantik sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Belu—seorang penjaga sementara, yang justru memikul beban jangka panjang.
Ruang itu hening. Hening yang bukan kosong, melainkan penuh. Di sanalah kata-kata sumpah dibacakan, bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk mengikat nurani.
Vicente mengawali sambutannya dengan nada kontemplatif, menempatkan pelantikan ini sebagai peristiwa iman dan etika, sebelum ia menjadi peristiwa administrasi.
“Kita bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan kasih-Nya, seluruh proses pengambilan sumpah dan pelantikan hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan penuh khidmat,” ujarnya pelan, namun tegas.
Di balik ungkapan syukur itu, tersimpan kesadaran bahwa pemerintahan tidak boleh berjalan dalam kevakuman. Kekosongan jabatan Sekretaris Daerah—urat nadi birokrasi—adalah jeda yang berbahaya bila dibiarkan terlalu lama.
Sebelumnya, Elly Rambitan telah menjalankan peran sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Daerah, menggantikan pejabat definitif yang menerima penugasan di tempat lain. Kini, status itu ditingkatkan. Bukan sekadar formalitas, tetapi penegasan arah.
“Hari ini kita mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah dengan Penjabat Sekda guna memperlancar pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Belu,” tegas Vicente.
Namun jabatan Penjabat Sekda bukan kursi nyaman. Ia adalah kursi antara—tempat duduk yang tidak menjanjikan lama, tetapi menuntut ketepatan. Di sanalah Elly Rambitan ditempatkan: menjaga ritme birokrasi tetap hidup, sembari menyiapkan kelahiran kepemimpinan definitif.
“Ibu Penjabat Sekda diberikan amanah untuk membantu Bupati dalam mempersiapkan seluruh proses administrasi dan tahapan, sehingga kita dapat segera memperoleh Sekretaris Daerah definitif,” lanjut Vicente.
Kalimat itu menyiratkan pesan filosofis yang jelas: jabatan ini bukan tentang siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana kekuasaan disiapkan dengan benar. Penjabat Sekda adalah penjaga transisi—ia tidak menciptakan sejarah, tetapi menentukan apakah sejarah berjalan lurus atau menyimpang.
Di titik ini, pelantikan berubah menjadi pernyataan sikap. Bahwa negara harus tetap hadir, meski pejabat berganti. Bahwa pelayanan publik tidak boleh menunggu kepastian politik dan struktural.
Wakil Bupati Belu juga menyampaikan apresiasi kepada Pelaksana Tugas Kepala BKD serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu, yang dinilai bekerja dalam senyap memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai koridor hukum dan etika pemerintahan.
Menutup sambutan, Vicente meninggalkan pesan yang lebih menyerupai peringatan moral ketimbang seremoni.
“Kami berharap Penjabat Sekretaris Daerah dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan integritas sebagai pelayan masyarakat, serta memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Belu.”
Pelantikan ini disaksikan para Asisten Sekda, pimpinan OPD Kabupaten Belu, dan seorang rohaniawan Kristen Protestan—saksi yang mengingatkan bahwa sumpah jabatan bukan hanya kontrak dengan negara, tetapi juga dengan nilai-nilai yang lebih tinggi.
Di ruangan itu, Belu tidak sedang memilih pemimpin. Belu sedang menitipkan negara—sementara, namun sepenuh hati—kepada seorang birokrat yang dituntut menjaga keseimbangan antara aturan dan kebijaksanaan.
Karena dalam pemerintahan, yang paling menentukan bukan siapa yang menjabat, tetapi bagaimana amanah dijaga saat kekuasaan berada di tangan yang sementara.
