Dandim 1717 Tegaskan Tuduhan Pemerkosaan 12 Aparat TNI adalah Hoaks
PUNCAK |LINTASTIMOR.ID
Di tanah tinggi Puncak, di mana kabut turun lebih cepat dari kabar, sebuah berita beredar lebih dulu daripada kebenaran. Judulnya keras, isinya mengguncang, namun faktanya dipertanyakan. Dari ruang kerja sederhana di Markas Kodim 1717/Puncak, satu pernyataan tegas dilontarkan: tuduhan itu tidak benar.
Klarifikasi dari Komando Teritorial
Komandan Kodim (Dandim) 1717/Puncak, Letkol Inf. Himawan, secara resmi membantah pemberitaan media online www.suara.com tertanggal 27 Januari 2026 yang memuat judul “12 aparat hukum diduga perkosa seorang ibu di Papua, saksi mata ungkap kronologis pilu.”
Pernyataan tegas tersebut disampaikan langsung saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (28/1/2026).
“Saya, Dandim 1717/Puncak, dengan tegas menyampaikan bahwa pemberitaan media online www.suara.com yang menulis 12 anggota TNI dari Pos Dambet melakukan pemerkosaan terhadap seorang ibu Papua adalah tidak benar. Itu hoaks,” tegas Letkol Inf. Himawan.
Menurut Dandim, tidak ada laporan resmi, temuan lapangan, maupun fakta hukum yang mendukung tuduhan sebagaimana diberitakan.
Keberatan atas Etika Pemberitaan
Selain membantah isi berita, Dandim juga menyayangkan proses jurnalistik yang dinilainya tidak melalui mekanisme konfirmasi dan koordinasi dengan otoritas teritorial yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut.
“Seharusnya, teman-teman wartawan kalau ingin menaikkan berita, berkoordinasilah dengan kami. Terutama menyangkut anggota TNI di wilayah Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jangan asal menerbitkan berita,” ujarnya.
Dalam konteks daerah rawan konflik, menurut Dandim, pemberitaan tanpa verifikasi berpotensi memicu keresahan sosial, memperkeruh situasi keamanan, dan mencederai kepercayaan publik.
Penegasan dari Wilayah Operasional
Untuk memastikan informasi berimbang, wartawan media ini juga menghubungi Danramil Sinak–Beoga, Lettu Inf. Soleman, yang wilayah kerjanya mencakup Distrik Beoga, lokasi yang disebut dalam pemberitaan tersebut.
Kapten Soleman secara tegas membantah adanya peristiwa sebagaimana dituduhkan.
“Itu berita tidak benar alias bohong. Tidak ada kejadian pemerkosaan di Kampung Meningimte. Masyarakat hidup normal seperti biasa,” ungkapnya melalui sambungan telepon.
Ia menegaskan, hingga kini tidak ada laporan masyarakat, temuan aparat, maupun indikasi peristiwa kekerasan seksual di wilayah tersebut pada tanggal yang disebutkan.
Catatan Jurnalistik: Antara Fakta dan Sensasi
Pemberitaan tertanggal 27 Januari 2026 dengan judul “12 aparat hukum diduga perkosa seorang ibu di Papua, saksi mata ungkap kronologis pilu” kini menjadi sorotan, bukan hanya karena substansinya, tetapi karena ketiadaan verifikasi kepada pihak terkait.
Dalam prinsip jurnalisme profesional, khususnya pada isu sensitif seperti kekerasan seksual dan keterlibatan aparat negara, verifikasi berlapis dan konfirmasi menyeluruh merupakan kewajiban etik dan hukum.
Solusi: Mencegah Hoaks di Wilayah Rawan
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa:
- Media perlu memperkuat disiplin verifikasi, terutama di wilayah konflik;
- Aparat harus membuka kanal komunikasi yang responsif bagi pers;
- Publik didorong untuk bersikap kritis dan menunggu klarifikasi resmi sebelum menyimpulkan.
Transparansi, dialog, dan kehati-hatian menjadi kunci agar informasi tidak berubah menjadi senjata yang melukai kebenaran.
Di Puncak, kebenaran tak selalu datang lebih dulu. Kadang ia harus menyingkirkan kabut fitnah sebelum tampak jelas.
Dan di tengah derasnya arus informasi, satu prinsip tetap relevan: berita boleh cepat, tetapi kebenaran tidak boleh dikorbankan.
