MPP Timika dan Ikhtiar Merapikan Waktu Warga
TIMIKA |LINTASTIMOR.ID—
Di Jalan Cendrawasih, sebuah gedung berdiri tenang, nyaris tanpa gegap gempita. Namun di dalamnya, waktu warga Mimika sedang dirapikan. Antrian dipendekkan, berkas dipertemukan, dan urusan yang dulu berserak kini dikumpulkan dalam satu ruang bernama Mal Pelayanan Publik (MPP) Timika.
Selasa (27/1/2026) menjadi penanda bab baru. Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Mimika serta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Mimika resmi bergabung di MPP. Bukan sekadar membuka loket, tetapi menghadirkan gagasan sederhana yang kerap terasa mahal: memudahkan warga tanpa mempersulit negara.
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Brida Mimika, Kemenhaj Mimika, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mimika berlangsung di Aula MPP. Sebuah seremoni administratif, namun dampaknya menyentuh kebutuhan paling personal—ibadah, ilmu pengetahuan, dan kepastian layanan.
Bagi umat Muslim di Mimika, kehadiran Kemenhaj di MPP adalah pemangkasan jarak. Tak lagi berpindah-pindah kantor untuk sekadar memastikan nama dalam daftar tunggu.
“Di sini, masyarakat bisa mengurus pendaftaran haji dan umrah, mengecek daftar tunggu, sampai pengurusan visa. Semua di satu tempat,”
— Abdul Sakir, Plt Kepala Kemenhaj Mimika.
Kalimat Abdul Sakir terdengar lugas, nyaris teknis. Namun di baliknya ada harapan panjang—tentang penantian ibadah yang sering kali memakan tahun, bahkan puluhan tahun. MPP, dalam konteks ini, menjadi ruang yang merawat kesabaran warga dengan pelayanan yang pasti.
Tak jauh berbeda, Brida Mimika datang membawa urusan yang kerap luput dari sorotan: riset dan inovasi. Padahal, dari sanalah masa depan daerah dirumuskan—pelan, berbasis data, dan jarang viral.
“Kami ingin Brida hadir lebih dekat. Pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum yang membutuhkan data riset bisa langsung kami layani di MPP,”
— Slamet Sutedjo, Plt Kepala Brida Mimika.
Lewat loket Brida, masyarakat tak hanya mengakses data penelitian, tetapi juga pendampingan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)—sebuah upaya agar ide-ide lokal tak hilang begitu saja tanpa perlindungan. Brida juga memperkenalkan Siridakami, Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mimika, sebagai pintu masuk pengetahuan yang lebih terbuka dan terintegrasi.
Semua itu disambut optimistis oleh DPMPTSP Mimika sebagai pengelola MPP. Bagi mereka, MPP bukan bangunan, melainkan kerja kolaboratif yang terus diperluas.
“MPP hanya bisa berhasil jika semua pihak mau terlibat. MoU ini adalah komitmen bersama agar pelayanan publik benar-benar terasa mudah, cepat, dan efisien,”
— Marselino Mameyao, Kepala DPMPTSP Mimika.
Marselino menegaskan, hadirnya Brida dan Kemenhaj melengkapi ekosistem layanan di MPP. Warga tak lagi dipaksa menyesuaikan diri dengan birokrasi; justru birokrasi yang belajar mendekat ke kebutuhan warga.
Di Mimika, MPP kini menjelma lebih dari sekadar pusat layanan. Ia menjadi ruang temu antara negara dan warganya—tempat urusan ibadah, ilmu, dan administrasi berjalan berdampingan. Satu gedung, banyak jalan pulang urusan. Dan di sanalah pelayanan publik menemukan maknanya yang paling sederhana: memanusiakan waktu masyarakat.
