Refleksi Sunyi atas Temuan Audit BPK di Kabupaten Mimika
TIMIKA | LINTASTIMOR.ID —
Pagi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika tidak pernah benar-benar hening. Di antara derap sepatu apel dan wajah-wajah yang terbiasa dengan rutinitas birokrasi, terselip satu kegelisahan kolektif: angka-angka dalam laporan keuangan yang tak sepenuhnya sejalan dengan kenyataan di lapangan. Angka memang tak pernah berteriak, tetapi ia menyimpan suara—dan kali ini, suara itu datang dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Audit tersebut membuka satu simpul persoalan klasik dalam tata kelola keuangan daerah: kekurangan volume pekerjaan dan kelebihan pembayaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebuah temuan yang, di mata publik, kerap disalahartikan sebagai penyimpangan. Namun bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, ini adalah panggilan untuk membenahi administrasi—bukan vonis atas niat.
“Kita harus membedakan dengan jernih antara kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran.
Karena keduanya bukan hanya berbeda istilah,
tapi juga berbeda makna dan konsekuensi.”
— Marthen Tappi Mallisa, Kepala BPKAD Mimika
Pernyataan itu disampaikan Marthen Tappi Mallisa usai Apel Gabungan di Puspem, Jalan Poros SP 3, Senin (26/1/2026). Nada suaranya tenang, tetapi tegas—seolah ingin menarik garis batas yang selama ini kabur di ruang persepsi publik.
Pembahasan bersama BPK, jelas Marthen, tidak diarahkan untuk mencari kambing hitam. Fokusnya justru pada laporan belanja OPD, terutama administrasi kegiatan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fisik pekerjaan. Kekurangan volume, menurutnya, adalah sinyal bahwa sistem pengawasan belum bekerja sebagaimana mestinya.
“Yang kita kejar bukan siapa yang salah,
tapi bagaimana sistem ini tidak mengulangi kesalahan.”
Namun, kesalahan administrasi bukan perkara sepele. Ia mungkin tidak beraroma pidana, tetapi mampu menggerus kepercayaan publik—perlahan, nyaris tanpa suara. Di titik inilah pemerintah daerah dihadapkan pada ujian kredibilitas.
“Meskipun bukan penyalahgunaan,
kesalahan administrasi tetap bisa membuat masyarakat ragu.
Dan keraguan adalah kemewahan yang tidak boleh dimiliki pemerintah.”
Salah satu akar persoalan, menurut Marthen, terletak pada lemahnya pengawasan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Tidak semua laporan lahir dari debu lapangan; sebagian tumbuh dari meja kerja, jauh dari denyut proyek yang sesungguhnya.
“Kemungkinan besar PPTK kurang turun langsung ke lapangan.
Laporan dibuat tanpa melihat fisik pekerjaan.
Di situlah selisih itu lahir.”
Ketika laporan berjalan lebih cepat daripada pembangunan, jurang pun terbentuk. Jurang itulah yang kemudian terpotret dalam audit BPK—menjadi kelebihan pembayaran yang tak bisa dihindari, dan harus dipertanggungjawabkan.
“Kekurangan volume berujung pada kelebihan bayar.
Ini konsekuensi logis yang tidak bisa kita abaikan.”
BPKAD Mimika pun memilih jalan koreksi, bukan pembelaan. Setiap kelebihan pembayaran, tegas Marthen, wajib dikembalikan setelah dilakukan penyesuaian dengan progres riil di lapangan. Anggaran publik harus kembali ke relnya—melayani, bukan tersesat dalam administrasi.
“Setiap rupiah adalah amanah rakyat.
Dan amanah tidak mengenal kompromi.”
Tak berhenti di situ, peringatan keras juga dialamatkan kepada para konsultan pekerjaan. Dalam ekosistem pembangunan, mereka bukan sekadar pelengkap, melainkan penjaga mutu dan volume.
“Pengawasan harus diperketat.
Konsultan memegang peran penting—
mereka adalah mata dan nurani proyek.”
Langkah-langkah ini mungkin tidak langsung menghapus semua keraguan. Namun setidaknya, ia menandai satu sikap: kesediaan untuk bercermin dan membenahi diri. Audit BPK, dalam konteks ini, bukan palu penghukuman, melainkan cermin yang memaksa pemerintah daerah menatap wajahnya sendiri—jujur, apa adanya.
Pada akhirnya, pengelolaan keuangan daerah bukan semata urusan angka dan tabel. Ia adalah soal kepercayaan, tentang bagaimana pemerintah menjaga janji kepada rakyatnya. Dan di Mimika, janji itu sedang diuji—di antara laporan, lapangan, dan keberanian untuk memperbaiki.
Karena pembangunan yang baik tidak lahir dari laporan yang rapi semata,
melainkan dari kejujuran mengakui kekurangan
dan kesungguhan untuk memperbaikinya.
