Dari Batam, kritik itu disampaikan tanpa amarah—namun menghantam jantung demokrasi
BATAM |LINTASTIMOR.ID-Di sebuah ruang rapat nasional di Batam, mikrofon berpindah tangan. Bukan untuk pidato seremonial, melainkan untuk sebuah kegelisahan yang lama disimpan. Stefanus Bria Seran, Bupati Malaka, berdiri dan berbicara—bukan sebagai kepala daerah semata, tetapi sebagai warga negara yang resah melihat demokrasi yang kian mahal, dan partai politik yang perlahan menjelma menjadi perusahaan.
Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran (SBS), mengikuti Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (RAKERNAS APKASI) yang digelar di Batam. Di hadapan para ahli tata negara, kepala daerah, dan pemangku kepentingan nasional, SBS menyampaikan pandangan kritisnya terkait otonomi daerah, tata kelola politik, dan masa depan demokrasi Indonesia.
Ketika diminta pendapat mengenai penataan partai politik dan wacana pilkada langsung maupun tidak langsung, SBS memilih berbicara lugas—tanpa basa-basi, tanpa retorika kosong.
“Hari ini, siapa yang punya uang,
dia bisa mendirikan partai politik.
Partai berubah menjadi perusahaan.”
Menurut SBS, problem mendasar demokrasi Indonesia bukan terletak pada mekanisme pemilu semata, melainkan pada arsitektur pendanaan politik yang dibiarkan liar. Dalam praktiknya, partai politik kerap dikuasai oleh pemilik modal, bukan oleh gagasan, ideologi, atau kepentingan rakyat.
“Kalau partai dibiayai oleh orang per orang, maka partai akan tunduk pada kepentingan pemilik uang. Di situlah demokrasi mulai kehilangan rohnya,” ujar SBS sebagaimana terekam dan disampaikan dalam diskursus Rakernas APKASI.
Partai dan Negara: Relasi yang Harus Diperbaiki
Bupati Malaka itu kemudian mengajukan gagasan yang kerap dianggap sensitif, namun justru menurutnya paling rasional: pendanaan partai politik harus bersumber dari negara.
Bukan untuk memanjakan partai, melainkan untuk mengendalikan, mengatur, dan menertibkan.
“Kalau dana partai dari pemerintah, negara bisa mengontrol. Bisa mengatur. Bisa memberi sanksi. Transparan,” tegasnya.
Bagi SBS, negara tidak boleh setengah hati. Demokrasi membutuhkan biaya, tetapi biaya itu harus resmi, terukur, dan diawasi, bukan diserahkan pada sponsor gelap yang pada akhirnya menagih balasan kekuasaan.
Demokrasi yang mahal
akan melahirkan pemimpin yang sibuk mengembalikan modal,
bukan melayani rakyat.
Ia menilai, tanpa pembenahan pendanaan partai, wacana pilkada langsung atau tidak langsung hanya akan menjadi perdebatan teknis yang tak menyentuh akar persoalan. Sebab, siapa pun sistemnya, jika dikuasai uang, hasilnya tetap sama: kekuasaan berbiaya tinggi dan rakyat yang dibebani.
Otonomi Daerah dan Beban Politik
Dalam konteks otonomi daerah, SBS menegaskan bahwa kepala daerah kerap berada di posisi paling sulit. Di satu sisi dituntut membangun daerah, di sisi lain terjebak dalam sistem politik yang mahal sejak awal pencalonan.
“Kalau sejak awal biaya politik sudah tinggi, jangan heran kalau di daerah muncul banyak kompromi yang menjauh dari kepentingan publik,” ujarnya.
Pandangan ini disampaikan bukan sebagai keluhan, melainkan sebagai peringatan sistemik—bahwa tanpa reformasi politik dari hulu, otonomi daerah akan terus memikul beban politik yang tidak adil.
Negara yang kuat
bukan yang membiarkan partai liar,
tetapi yang berani mengatur demi keadilan demokrasi.
Di Rakernas APKASI, Stefanus Bria Seran tidak sedang mencari tepuk tangan. Ia menyampaikan kegelisahan yang mungkin juga dirasakan banyak kepala daerah, namun jarang diucapkan lantang.
Dari Batam, suaranya menyeberang batas forum:
bahwa demokrasi harus diselamatkan dari dominasi uang,
dan partai politik harus kembali menjadi alat perjuangan rakyat,
bukan mesin bisnis kekuasaan.
Ia membandingkan partai politik di Amerika hanya memiliki dua partai politik, mau tambah partai politik tanya dulu rakyat, tetapi di Indonesia, siapa yang ada uang kumpul berapa orang langsung buat partai politik.
