Dari Aula Rupatama Polres Mappi, Anggaran Negara Diletakkan dalam Janji Moral
MAPPI |LINTASTIMOR.ID —
Di awal tahun anggaran, ketika lembar-lembar perencanaan keuangan mulai dibuka dan angka-angka negara dipilah menjadi program kerja, ada satu hal yang tidak bisa dihitung dengan rumus apa pun: integritas.
Rabu (14/1/2026), di Aula Rupatama Polres Mappi, komitmen itu tidak hanya diucapkan, tetapi ditandatangani. Kapolres Mappi, Kompol Sularmin, S.IP., M.H., memimpin langsung kegiatan Sosialisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sekaligus Penandatanganan Pakta Integritas dan Penyerahan Rencana Distribusi Anggaran (Rendisgar) kepada seluruh sub-satuan kerja Polres Mappi Tahun Anggaran 2026.
Acara ini bukan sekadar agenda administratif. Ia adalah pernyataan sikap institusi: bahwa setiap rupiah anggaran negara adalah amanah publik yang harus dijaga dengan moral, bukan hanya prosedur.
“Pakta integritas ini bukan seremonial rutin awal tahun. Ini adalah janji kita kepada publik dan negara untuk tidak melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,”
tegas Kompol Sularmin dalam arahannya.
Anggaran dan Etika Kekuasaan
Kapolres menegaskan bahwa tahun anggaran 2026 membawa tantangan kerja yang semakin kompleks. Namun, di tengah tuntutan kinerja, integritas tidak boleh dinegosiasikan. Ia adalah fondasi pelayanan Kepolisian kepada masyarakat.
“Tantangan kerja semakin besar, tetapi integritas tetap menjadi harga mati dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,”
ujar Kapolres.
Dalam konteks inilah sosialisasi DIPA menjadi penting—bukan hanya sebagai panduan teknis penggunaan anggaran, tetapi sebagai peta etika kekuasaan. Anggaran, bagi Kapolres, bukan sekadar alat operasional, melainkan alat kepercayaan.
Disiplin Anggaran, Disiplin Moral
Kapolres Mappi menginstruksikan seluruh jajaran satuan kerja agar segera menyusun rencana penyerapan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan. Ia menegaskan tidak boleh ada ruang bagi penyimpangan yang berpotensi menghambat kinerja Polri maupun merusak kepercayaan publik.
“Gunakan anggaran ini secara bijak dan sesuai peruntukannya—baik untuk operasional maupun belanja pegawai—guna meningkatkan profesionalisme Polri,”
pungkasnya.
Kepada Seksi Pengawasan (Siwas), Kapolres menekankan pentingnya pengawasan melekat atas setiap penggunaan anggaran. Pengawasan, menurutnya, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mencegah niat yang keliru sejak dini.
Administrasi sebagai Benteng Akuntabilitas
Lebih jauh, Kapolres menyinggung soal pertanggungjawaban keuangan (perwabku) dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari DIPA. Ia menegaskan bahwa setiap pengguna anggaran di masing-masing satker memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan tata kelola administrasi berjalan tertib dan transparan.
“Perwabku adalah kewajiban. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan faktual,”
tegasnya.
Ia pun mengingatkan para Kabag, Kasat, Kasie, hingga Kapolsek jajaran agar setiap laporan penggunaan anggaran yang dibuat oleh personel wajib dilakukan pengecekan sebelum diajukan.
“Anggaran harus sejalan dengan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan. Ketelitian administrasi adalah bentuk tanggung jawab moral kita,”
tambah Kapolres.
Pakta Integritas: Janji yang Tidak Boleh Luntur
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh para Kepala Satuan Kerja dan Kapolsek jajaran. Di atas kertas bertinta itu, terikat sebuah komitmen: menjaga integritas pengelolaan anggaran sepanjang tahun 2026.
Penandatanganan ini bukan hanya simbol kepatuhan hierarkis, tetapi kontrak etis antara aparatur negara dan masyarakat yang dilayani.
Kepercayaan Publik Dimulai dari Anggaran
Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas, langkah Polres Mappi ini menjadi pesan penting: bahwa reformasi birokrasi tidak selalu lahir dari gebrakan besar, melainkan dari disiplin kecil yang dijaga setiap hari.
Anggaran yang dikelola dengan bersih melahirkan pelayanan yang bermartabat. Dan dari sanalah kepercayaan publik tumbuh—perlahan, tetapi kokoh.
Di Aula Rupatama hari itu, Polres Mappi menegaskan satu hal:
Integritas bukan sekadar ditandatangani. Ia harus dijalankan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.
