MIMIKA | LINTASTIMOR.ID —
Di ujung barat Mimika, di tanah yang ditumbuhi sagu dan ditingkahi hutan tua, suara masyarakat adat Kampung Aindua bangkit bukan dengan amarah, melainkan dengan kesadaran akan masa depan. Mereka menolak. Tegas. Tanpa tawar.
Penolakan itu diarahkan kepada rencana masuknya perusahaan sawit PT TAS di Distrik Mimika Barat Jauh, Papua Tengah—sebuah rencana yang oleh masyarakat adat dinilai bukan membawa kesejahteraan, melainkan mengantar perlahan pada lenyapnya ruang hidup.
Sikap ini bukan sekadar reaksi sesaat. Ia adalah pernyataan perlindungan, atas tanah adat, hutan, sungai, dan seluruh sumber kehidupan yang selama ini menjaga keberlangsungan generasi demi generasi.
Penegasan penolakan tersebut dikonfirmasi melalui dokumentasi video yang dikirim langsung oleh perwakilan masyarakat adat kepada media ini—sebuah kesaksian visual tentang suara yang kerap terpinggirkan.
Sagu, Hutan, dan Masa Depan yang Terancam
Juru bicara masyarakat adat Kampung Aindua, Ibrahim Akarepea, menegaskan bahwa penolakan terhadap PT TAS merupakan keputusan kolektif yang telah disepakati bersama oleh masyarakat adat, dari wilayah Mimika Barat Jauh hingga Kampung Araraw.
“Kalau perusahaan masuk, pertama sagu akan habis, kayu akan habis. Besok-besok bangunan masuk, kami mau ambil kayu dari mana untuk bangun rumah dan kampung kami?”
Kutipan itu bukan keluhan, melainkan logika hidup orang adat. Bagi mereka, sagu bukan sekadar pangan, hutan bukan sekadar kayu, dan tanah bukan sekadar aset ekonomi. Ia adalah ibu yang memberi hidup.
“Ini bukan kerugian kecil. Kampung Aindua bisa tenggelam,” lanjut Ibrahim.
Seperti air pasang yang perlahan naik, kehadiran perusahaan sawit dikhawatirkan akan mengikis satu per satu sendi kehidupan: dusun sagu, hutan berburu, sumber obat-obatan tradisional, hingga ruang budaya yang diwariskan secara turun-temurun.
Bukan Soal Hari Ini, Tapi Anak Cucu
Bagi masyarakat adat, penolakan ini bukan tentang hari ini atau esok, melainkan tentang anak cucu. Mereka menilai investasi yang mengorbankan lingkungan akan meninggalkan luka panjang: hilangnya mata pencaharian, rusaknya tatanan sosial, dan terputusnya hubungan spiritual antara manusia dan tanahnya.
Sawit, dalam pandangan mereka, ibarat janji manis di awal, namun pahit di ujung—memberi pekerjaan sesaat, tetapi menghilangkan sumber hidup selamanya.
DPRK Mimika Berdiri Bersama Masyarakat Adat
Sikap masyarakat adat Kampung Aindua mendapat dukungan politik yang tegas. Anggota DPRK Kabupaten Mimika, Fredewina Matirani, secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap rencana beroperasinya perusahaan sawit di Distrik Mimika Barat Jauh.
Saat ditemui di ruang kerjanya, Fredewina berbicara tanpa keraguan:
“Ingat baik-baik masyarakat Distrik Mimika Barat Jauh , tanah adat tidak untuk diperjualbelikan, tidak untuk dirusak, dan tidak untuk kepentingan investasi yang mengorbankan masa depan masyarakat adat.”
“Saya dengan tegas menolak,” tegasnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa tanggung jawab negara dan wakil rakyat bukan hanya mengawal investasi, tetapi memastikan investasi tidak menjadi alat perampasan hak hidup masyarakat adat.
Siapa Bertanggung Jawab, Apa Pelajarannya
Kasus Mimika Barat Jauh mengajarkan satu hal penting:
bahwa pembangunan tanpa persetujuan masyarakat adat bukan kemajuan, melainkan penjajahan versi baru.
Pemerintah daerah, lembaga perizinan, dan perusahaan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan hak masyarakat adat dihormati, bukan disingkirkan. Sementara bagi masyarakat luas, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa menjaga tanah hari ini berarti menyelamatkan kehidupan esok hari.
Di Aindua, penolakan ini bukan suara bising. Ia adalah doa yang diucapkan dengan keberanian—agar tanah tetap menjadi rumah, bukan sekadar angka dalam peta investasi.
