JAKARTA | LINTASTIMOR.ID —
Angka sering kali tampak dingin. Namun di balik 296.948 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan sepanjang 2025, terdapat denyut hidup, harapan keluarga, dan keberanian meninggalkan rumah demi masa depan. Target 259.144 orang bukan sekadar terlampaui—ia dilampaui oleh tekad kolektif yang bekerja senyap, lintas desa, lintas institusi, lintas batas negara.
Capaian ini menjadi penanda penting: negara hadir tidak hanya sebagai pengirim tenaga kerja, tetapi sebagai penjaga martabat warganya di tanah orang.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan garis akhir. Ia adalah cermin evaluasi, tempat pemerintah bercermin dengan jujur sebelum melangkah lebih jauh.
“Capaian ini bukan tujuan akhir, melainkan pijakan untuk menjawab tantangan penempatan ke depan,” ujarnya.
“Tahun 2026 menuntut kerja yang lebih terukur, lebih terencana, dan lebih bertanggung jawab.”
Dari Target ke Tanggung Jawab
Fokus 2026 diarahkan pada optimalisasi 300.500 lowongan kerja luar negeri yang telah tercatat dalam SiskoP2MI—sebuah peta peluang yang menunggu untuk diisi, bukan oleh angka semata, melainkan oleh pekerja yang siap, terlindungi, dan berdaya saing.
Perhatian khusus diberikan pada sektor yang selama ini rawan namun vital: awak kapal niaga dan awak kapal perikanan migran. Di ruang laut yang luas dan kerap tanpa saksi, negara dituntut hadir lebih kuat—melalui MoU antarnegara, pengawasan ketat, dan perlindungan yang tidak berhenti di atas kertas.
“Kerja sama internasional bukan hanya soal peluang kerja,” kata Christina.
“Ia adalah pagar keselamatan bagi warga negara yang bekerja jauh dari tanah kelahiran.”
Lebih dari Sekadar Angka
Pemerintah menyadari, keberhasilan penempatan tanpa perlindungan hanyalah statistik kosong. Karena itu, penguatan regulasi, harmonisasi perizinan, dan transformasi digital terus digenjot. Sistem layanan yang lebih ramah pengguna, transparan, dan aman menjadi keharusan—bahkan wacana aplikasi mobile didorong agar akses informasi tidak lagi elitis, melainkan merata hingga desa.
Dampaknya jelas: jalur resmi semakin terbuka, risiko penempatan ilegal ditekan, dan PMI memiliki kendali lebih besar atas nasibnya sendiri.
Desa, Sekolah, dan Masa Depan Global
Dalam strategi jangka panjang, negara kembali ke akar. Penguatan peran desa dan program SMK Go Global menjadi fondasi penyiapan PMI sejak awal—bukan sekadar siap berangkat, tetapi siap bersaing.
Di sinilah tanggung jawab dibagi:
- Pemerintah pusat memastikan regulasi dan perlindungan,
- Pemerintah daerah dan desa menyiapkan data dan pendampingan,
- Lembaga pendidikan membekali kompetensi,
- Negara tujuan menjamin hak dan keselamatan.
Semua saling terikat dalam satu simpul: martabat pekerja migran.
Menuju 2026: Lebih Berdampak, Lebih Manusiawi
Melampaui target adalah prestasi. Namun melampaui dampak adalah kewajiban. Tahun 2026 tidak boleh hanya lebih besar angkanya, tetapi lebih kuat perlindungannya, lebih jelas tanggung jawabnya, dan lebih manusiawi pelaksanaannya.
Karena pada akhirnya, pekerja migran bukan komoditas statistik.
Mereka adalah wajah Indonesia yang bekerja jauh—
dan negara bertanggung jawab memastikan wajah itu pulang dengan utuh:
haknya, martabatnya, dan masa depannya.
